Manado – Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluhkan kontribusi pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Hal itu terungkap pada kunjungan kerja anggota DPRD Talaud di DPRD Sulut, pekan ini.
Anggota DPRD Sulut dapil Nusa Utara, Edwin Lontoh memaklumi keluhan masyarakat Talaud. Menurutnya, pengalihan wewenang SMA dan SMK sederajat akan cukup menggerus APBD provinsi.
“Pengalihan sebagian anggaran untuk SMA sederajat salah-satu faktor anggaran pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan berkurang. Harap dimaklumi oleh masyarakat,” ujar Edwin Lontoh kepada BeritaManado.com, Kamis (9/2/2017).
Meski begitu disampaikan Edwin Lontoh, masyarakat Talaud dapat menikmati pembangunan infstruktur dari anggaran APBN.
“Misalnya pulau Miangas ada anggaran sekitar 50 M, juga sudah sekitar 90 persen jalan berstatus jalan nasional, artinya banyak pembangunan infrastruktur di Talaud dari APBN sesuai dengan visi Presiden Jokowi membangun dari pinggiran,” tukas Edwin Lontoh. (JerryPalohoon)