Tondano – Tidak hanya hal-hal besar saja seperti sistem birokrasi dan pelayanan publik sebuah instansi teknis pemerintah yang dapat merusak citra seorang kepala daerah. Sesungguhnya ada begitu banyak masalah sederhana yang justeru lebih mudah dijadikan isu publik yang dapat mencoreng citra sebuah peemrintahan dan kepala daerahnya sendiri.
Setidaknya ada dua hal menonjol yang sering jadi perbincangan publik, yaitu sampah dan keamanan atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan kamtibmas. Betapapun bersemangatnya seorang bupati atau walikota punya program bagus mengenai kedua hal diatas, itu harus ditunjang oleh kinerja bawahannya.
Lalu bagaimana dengan penanganan sampah dan kamtibmas di Minahasa….???
Sesuai dengan kenyataan di lapangan, dapat disaksikan bahwa memang sedang diupayakan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir oleh Pemkab Minahasa di beberapa lokasi secara bertahap. Namun sayangnya hal itu tidak diikuti dengan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara di wilayah kecamatan.
Tak hanya itu, dukungan armada pengangkut sampah saja tidak memadai untuk satu kecamatan, apalagi di 25 kecamatan. Tiga tahun kepemimpinan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang, harus diakui bahwa masalah sampah belum bisa teratasi dengan baik.
Di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Namun disisi lain, pemerintah sendiri melalui instansi terkait tidak memfasilitasi masyarakat untuk menunjang terlaksananya larangan atau himbauan pemerintah tersebut.
Semetnara itu, instruksi Bupati Jantje di setiap desa dan kelurahan untuk membuat portal tidak terealisasi seluruhnya. Bahkan salah satu desa (Wolaang) di Kecamatan Langowan Timur sejauh ini tidak terlihat sama sekali ada portal di dua lokasi sebagai akses masuk ke desa dari jalan raya. Desa lain sudah mau rusak, namun di desa tersebut tidak terlihat sama sekali.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (29/4/2016) mengatakan bawha justeru hal-hal sederhana membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah karena lebih sering bersentuhan dengan kehidupan masyarakat umum ketimbang urusan kantoran.
“Kalau bisa Bupati turun ke lapangan dan memeriksa secara langsung kinerja jajarannya, seperti Camat, Lurah dan Hukum Tua hingga seluruh perangkatnya. Kalau mengharapkan kinerja instansi terkait, apa hasilnya selama ini. Bahasanya selalu sama sedang disosialisasikan pada berbagai kesempatan,” kata Jerry. (fragkiwullur)
Tondano – Tidak hanya hal-hal besar saja seperti sistem birokrasi dan pelayanan publik sebuah instansi teknis pemerintah yang dapat merusak citra seorang kepala daerah. Sesungguhnya ada begitu banyak masalah sederhana yang justeru lebih mudah dijadikan isu publik yang dapat mencoreng citra sebuah peemrintahan dan kepala daerahnya sendiri.
Setidaknya ada dua hal menonjol yang sering jadi perbincangan publik, yaitu sampah dan keamanan atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan kamtibmas. Betapapun bersemangatnya seorang bupati atau walikota punya program bagus mengenai kedua hal diatas, itu harus ditunjang oleh kinerja bawahannya.
Lalu bagaimana dengan penanganan sampah dan kamtibmas di Minahasa….???
Sesuai dengan kenyataan di lapangan, dapat disaksikan bahwa memang sedang diupayakan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir oleh Pemkab Minahasa di beberapa lokasi secara bertahap. Namun sayangnya hal itu tidak diikuti dengan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara di wilayah kecamatan.
Tak hanya itu, dukungan armada pengangkut sampah saja tidak memadai untuk satu kecamatan, apalagi di 25 kecamatan. Tiga tahun kepemimpinan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang, harus diakui bahwa masalah sampah belum bisa teratasi dengan baik.
Di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Namun disisi lain, pemerintah sendiri melalui instansi terkait tidak memfasilitasi masyarakat untuk menunjang terlaksananya larangan atau himbauan pemerintah tersebut.
Semetnara itu, instruksi Bupati Jantje di setiap desa dan kelurahan untuk membuat portal tidak terealisasi seluruhnya. Bahkan salah satu desa (Wolaang) di Kecamatan Langowan Timur sejauh ini tidak terlihat sama sekali ada portal di dua lokasi sebagai akses masuk ke desa dari jalan raya. Desa lain sudah mau rusak, namun di desa tersebut tidak terlihat sama sekali.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (29/4/2016) mengatakan bawha justeru hal-hal sederhana membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah karena lebih sering bersentuhan dengan kehidupan masyarakat umum ketimbang urusan kantoran.
“Kalau bisa Bupati turun ke lapangan dan memeriksa secara langsung kinerja jajarannya, seperti Camat, Lurah dan Hukum Tua hingga seluruh perangkatnya. Kalau mengharapkan kinerja instansi terkait, apa hasilnya selama ini. Bahasanya selalu sama sedang disosialisasikan pada berbagai kesempatan,” kata Jerry. (fragkiwullur)