BITUNG—DPRD kota Bitung mengaku tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan sosial dalam APBD Perubahan 2011 kota Bitung. Hal ini sesuai dengan usulan dari setiap SKPD serta hasil reses para anggota DPRD yang menyimpulkan skala prioritas dalam APBD-P nantinya adalah pendidikan dan sosial.
“Pendidikan harus lebih terarah pada proses belajar mengajar secara konten, hal-hal tolak ukur kualitas pendidikan harus segera di benahi, masyarakat tidak mampu semakin diperhatikan bukan di bebani lewat sejumlah pungutan,” kata wakil ketua DPRD, Maurits Mantiri.
Mantiri menjelaskan, demikan pula untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) ada paket didalamnya sesuai peraturan menteri yang mengharuskan adanya dana shering dari daerah sebanyak 30% untuk masyarakat sekitar sekolah yang memiliki anak berkemampuan intelektual tapi minim financial. Dan anggaran 30% tersebut harus diperhatikan oleh Pemkot Bitung untuk dialokasikan karena aturannya sudah ditetapkan.
“Disamping memprioritaskan pendidikan, kebutuhan sosial juga harus dijadikan skala prioritas untuk mendapat dukungan anggaran nantinya,” katanya.
Sementara itu, Kadis Dikpora kota Bitung, Herman Rompis mengaku bangga jika program pendidikan pemerintah di akomodir DPRD kota Bitung. Pasalnya menurut Rompis, peningkatan mutu siswa dalam bentuk perlengkapan sarana prasarana fasilitas pendidikan maupun infrastrukturnya sangat berpengaruh positif.
Ditemui ditempat terpisah, Kadis Sosial, Audy Pangemanan mengatakan pergerakan sosial harus lebih ditingkatkan seperti program anak asuh yang belum dialokasikan dalam APBD. Serta dana pendamping anak cacat, orang yang kecacatan amat berat dan lanjut usia (Lansia) menurutnya perlu mendapat alokasi anggaran dalam APBD.
“Saya juga berharap adanya dana tanggap darurat bagi bantuan bencana musibah yang belum terakomodir lewat APBD, karena jika daerah lain meminta bantuan ke Pemkot Bitung dikabulkan padahal masih banyak masyarakat kota Bitung yang belum tersentuh dana tersebut,” kata Pengemanan.(en)