BeritaManado.com – Berita Terkini dari Manado

DPRD Setujui Hak Angket Terhadap Plt Bupati Ronald Kandoli

February 21
23:27 2018

kisman halaSuasana rapat pembahasan hak angket di gedung DPRD Mitra

 

Ratahan, BeritaManado.com – Kisruh dugaan penyalahgunaan jabatan dan aksi penurunan foto Bupati Minahasa Tenggara definitif James Sumendap SH yang menyeret nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ronald Kandoli bergulir bak bola liar.

Setelah di demo massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minahasa Tenggara, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui dan menerima pengusulan hak angket anggota DPRD menyangkut kinerja pelaksana tugas Bupati Ronald Kandoli.

Hak khusus penyelidikan ini disepakati melalui rapat paripurna DPRD Minahasa Tenggara, dalam upaya usulan penggunaan hak angket, yang digelar di Kantor DPRD Mitra, Rabu (21/2/2018).

Ketua DPRD Tavif Watuseke mengatakan, secara umum semua anggota DPRD menyetujui penggunaan hak angket.

“Setelah mencermati kondisi masyarakat, khususnya adanya insiden massa yang mengarak Plt Bupati Ronald Kandoli ke ruang kerjanya sambil berteriak kotak kosong, serta terjadinya penurunan foto bupati definitif di ruangan wakil bupati Mitra, termasuk adanya ucapan bahwa memilih kotak kosong itu tidak berdosa, akhirnya 23 anggota DPRD sepakat menggunakan hak angket,” beber Tavif.

Menurut Watuseke, seluruh fraksi di DPRD semuanya menyetujui penggunaan hak angket. Mulai dari  Fraksi PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Demokrat dan Fraksi Restorasi Nurani Keadilan Pembangunan (RNKP). “Mereka setuju,” ungkap Tavif.

Senada disampaikan Kisman Hala, dari fraksi PAN yang sekaligus menjadi sekretaris Pansus. Dikatakannya, wakil rakyat memiliki tiga hak yakni interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat. “Kami melihat apa yang dilakukan Plt Bupati diduga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Kisman menambahkan, faktor lain yang memicu hak angket yakni adanya pokok pikiran dari Dewan Adat Budaya Mitra dan petisi dari Forum Masyarakat Mitra Bersatu.

“Utamanya adalah tindakan penurunan foto Bupati definitf James Sumendap yang diduga diturunkan oleh orang tidak bertanggung jawab di dalam ruangan yang dilindungi undang-undang sebagai fasilitas negara, ujaran plt memilih kotak kosong itu tidak dosa menunjukkan ketidak netralan dalam Pilkada. Upaya proses pembiaran oleh Plt Bupati Mitra saat diarak massa warga ke kantor bupati dengan meneriakkan yel-yel sangatlah tidak disukai oleh kelompok masyarakat,” pungkasnya.

 

(rulan sandag)

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

sixteen + six =