Anggota Komisi I DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, Menjelaskan Soal Perbatasan kepada Komisi A DPRD Maluku (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Ingin belajar strategi pengelolaan perbatasan serta penanganan perbatasan pulau-pulau terluar, Komisi A DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja di DPRD Sulut, Jumat (17/4/2015).
Komisi A DPRD Maluku dipimpin Ketua Komisi A Melkias Frans diterima 3 personil DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, Billy Lombok dan Noldy Lamalo.
Selain menjelaskan keberhasilan pembangunan serta komposisi anggota DPRD, Kristovorus Deky Palinggi mewakili DPRD Sulut menjelaskan hasil konsultasi dengan deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Anggota Komisi A DPRD Maluku (Foto BeritaManado.Com)
“Selama lima tahun ini BNP Pusat akan memberikan prioritas bagi daerah-daerah perbatasan termasuk dukungan anggaran”, tutur Palinggi yang pada kesempatan ini didampingi Kepala Badan Perbatasan Sulut Recky Tumanduk.
Dukungan kuat pemerintah pusat lanjut Palinggi dibuktikan dengan program Presiden Jokowi melalui prioritas pembangunan daerah pinggiran.
Anggota DPRD Maluku Bersama Kaban Perbatasan Sulut Ricky Tumandoek (Foto BeritaManado.Com)
“Tentu dengan memperkuat desa menjadi negara satu kesatuan. Prioritas dalam pengelolaan perbatasan adalah perbatasan dan penegasan batas wilayah negara”, tutur legislator Partai Golkar ini.
Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Kepala BNPP Daerah Sulawesi Utara Ricky Tumandoek mengatakan, awalnya Badan Pengelola Perbatasan Sulawesi Utara terbentuk didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara.
Ricky Tumandoek Didampingi Kepala Bagian Sekretariat DPRD Sulut (Foto BeritaManado.Com)
“Uniknya, Perda Pengelolaan Perbatasan lebih dulu ada dari BNPP. BNPP tahun 2010 sementara Perda tahun 2009. Sulut memilki 286 pulau yang berpenghuni 59 pulau, 227 tidak berpenghuni. Di wilayah perbatasan ada 11 pulau terluar, 3 tidak berpenghuni. Ada 3 pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yakni Marore di Kabupaten Sangihe, Miangas di Talaud dan Makalehi di Sitaro”, tukas Tumandoek.
BNPP Sulut lanjut Tumandoek selalu melakukan koordinasi dan bereaksi cepat atas isu-isu strategis. Jelasnya, beberapa aspek perlu mendapat perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan diantaranya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek sosial berupa pelayanan kepada masyarakat di pulau-pulau terluar.
Tukar Cenderamata Usai Pertemuan (Foto BeritaManado.Com)
“Aspek ekonomi perdagangan. Banyak hasil laut dibarter. Aspek infrastruktur masih perlu dikembangkan. Undang-Undang Jalan memungkinkan pemerintah meningkatkan infrastruktur jalan, memungkinkan pembangunan jalan nasional di daerah kepulauan melalui program jalan strategis nasional.
Juga aspek perhubungan dan telekomunikasi, aspek ketersediaan energi seperti penerangan dan BBM. Harga premium di daerah kepulauan bahkan bisa mencapai 40 ribu rupiah per liter”, ujar Tumandoek.
Foto Bersama (Foto BeritaManado.Com)
Komisi 1 DPRD Maluku yang mengunjungi DPRD Sulut diantaranya Ketua Komisi Melkias Frans, Wakil Ketua Luthfi Sanaky, Sekretaris Dharma Oratmangun serta anggota-anggota Safitri Soulissa, Yasin Payapo, Hermanus Hattu dan Amir Rumra. (jerrypalohoon)
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, Menjelaskan Soal Perbatasan kepada Komisi A DPRD Maluku (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Ingin belajar strategi pengelolaan perbatasan serta penanganan perbatasan pulau-pulau terluar, Komisi A DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja di DPRD Sulut, Jumat (17/4/2015).
Komisi A DPRD Maluku dipimpin Ketua Komisi A Melkias Frans diterima 3 personil DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, Billy Lombok dan Noldy Lamalo.
Selain menjelaskan keberhasilan pembangunan serta komposisi anggota DPRD, Kristovorus Deky Palinggi mewakili DPRD Sulut menjelaskan hasil konsultasi dengan deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Anggota Komisi A DPRD Maluku (Foto BeritaManado.Com)
“Selama lima tahun ini BNP Pusat akan memberikan prioritas bagi daerah-daerah perbatasan termasuk dukungan anggaran”, tutur Palinggi yang pada kesempatan ini didampingi Kepala Badan Perbatasan Sulut Recky Tumanduk.
Dukungan kuat pemerintah pusat lanjut Palinggi dibuktikan dengan program Presiden Jokowi melalui prioritas pembangunan daerah pinggiran.
Anggota DPRD Maluku Bersama Kaban Perbatasan Sulut Ricky Tumandoek (Foto BeritaManado.Com)
“Tentu dengan memperkuat desa menjadi negara satu kesatuan. Prioritas dalam pengelolaan perbatasan adalah perbatasan dan penegasan batas wilayah negara”, tutur legislator Partai Golkar ini.
Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Kepala BNPP Daerah Sulawesi Utara Ricky Tumandoek mengatakan, awalnya Badan Pengelola Perbatasan Sulawesi Utara terbentuk didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara.
Ricky Tumandoek Didampingi Kepala Bagian Sekretariat DPRD Sulut (Foto BeritaManado.Com)
“Uniknya, Perda Pengelolaan Perbatasan lebih dulu ada dari BNPP. BNPP tahun 2010 sementara Perda tahun 2009. Sulut memilki 286 pulau yang berpenghuni 59 pulau, 227 tidak berpenghuni. Di wilayah perbatasan ada 11 pulau terluar, 3 tidak berpenghuni. Ada 3 pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina yakni Marore di Kabupaten Sangihe, Miangas di Talaud dan Makalehi di Sitaro”, tukas Tumandoek.
BNPP Sulut lanjut Tumandoek selalu melakukan koordinasi dan bereaksi cepat atas isu-isu strategis. Jelasnya, beberapa aspek perlu mendapat perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan diantaranya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek sosial berupa pelayanan kepada masyarakat di pulau-pulau terluar.
Tukar Cenderamata Usai Pertemuan (Foto BeritaManado.Com)
“Aspek ekonomi perdagangan. Banyak hasil laut dibarter. Aspek infrastruktur masih perlu dikembangkan. Undang-Undang Jalan memungkinkan pemerintah meningkatkan infrastruktur jalan, memungkinkan pembangunan jalan nasional di daerah kepulauan melalui program jalan strategis nasional.
Juga aspek perhubungan dan telekomunikasi, aspek ketersediaan energi seperti penerangan dan BBM. Harga premium di daerah kepulauan bahkan bisa mencapai 40 ribu rupiah per liter”, ujar Tumandoek.
Foto Bersama (Foto BeritaManado.Com)
Komisi 1 DPRD Maluku yang mengunjungi DPRD Sulut diantaranya Ketua Komisi Melkias Frans, Wakil Ketua Luthfi Sanaky, Sekretaris Dharma Oratmangun serta anggota-anggota Safitri Soulissa, Yasin Payapo, Hermanus Hattu dan Amir Rumra. (jerrypalohoon)