Manado, BeritaManado.com – Penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan wajib, urusan pendidikan, DPRD merekomendasikan bantuan kepada sekolah transparan dan merata.
Demikian dijelaskan Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur 2017, Ferdinand Mewengkang, ketika membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2017 pada rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat(27/4/2018) lalu.
“Antara lain pembangunan/renovasi gedung sekolah, termasuk penambahan dan renovasi ruang belajar. Pemerataan tenaga guru dan THL, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengadaan kelengkapan fasilitas komputer/laptop untuk keikutsertaan pada UNBK,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rekomendasi lainnya, pengelolaan keuangan komite sekolah agar sesuai peraturan yang berlaku. Berkoordinasi dan mencarikan solusi dengan instansi vertikal, dalam hal ini pihak PLN, dimana sering terjadi pemadaman listrik yang menyebabnya banyak sarana/peralatan sekolah rusak.
“DPRD meminta pembayaran honorarium tenaga harian lepas guru tepat waktu. Pemberian beasiswa merata di kabupaten dan kota, memperhatikan kesejahteraan guru dan kualitas guru yang menangani anak autis, begitu juga fasilitas pendidikan untuk anak autis,” tandas Ferdinand Mewengkang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
(JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan wajib, urusan pendidikan, DPRD merekomendasikan bantuan kepada sekolah transparan dan merata.
Demikian dijelaskan Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur 2017, Ferdinand Mewengkang, ketika membacakan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur 2017 pada rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat(27/4/2018) lalu.
“Antara lain pembangunan/renovasi gedung sekolah, termasuk penambahan dan renovasi ruang belajar. Pemerataan tenaga guru dan THL, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengadaan kelengkapan fasilitas komputer/laptop untuk keikutsertaan pada UNBK,” terang Ferdinand Mewengkang.
Rekomendasi lainnya, pengelolaan keuangan komite sekolah agar sesuai peraturan yang berlaku. Berkoordinasi dan mencarikan solusi dengan instansi vertikal, dalam hal ini pihak PLN, dimana sering terjadi pemadaman listrik yang menyebabnya banyak sarana/peralatan sekolah rusak.
“DPRD meminta pembayaran honorarium tenaga harian lepas guru tepat waktu. Pemberian beasiswa merata di kabupaten dan kota, memperhatikan kesejahteraan guru dan kualitas guru yang menangani anak autis, begitu juga fasilitas pendidikan untuk anak autis,” tandas Ferdinand Mewengkang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
(JerryPalohoon)