Airmadidi-Bertempat di Gedung Tumatenden DPRD Minahasa Utara (Minut) digelar Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2017, Rabu (13/9/2017).
Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos, didampingi Wakil Ketua Drs Denny Wowiling MSi, dan dihadiri Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Sekda Minut Ir Jemmy Kuhu MA, anggota DPRD Minut dan pimpinan perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Bupati Panambunan secara garis besar menyampaikan nominal target pendapatan daerah dan belanja daerah beserta dengan perubahannya.
Dimana untuk pendapatan daerah, perencanaan awal Rp867.163.207.251, naik sebesar Rp58.867.248.088 sehingga pada APBD Perubahan menjadi Rp926.030.455.339.
Sementara pada poin belanja daerah, perencanaan awal sejumlah Rp876.913.207.251, naik sebesar Rp50.020.724.968 sehingga menjadi Rp926.933.932.219.
Untuk belanja daerah dibagi menjadi dua, pertama belanja tidak langsung pada perubahan sebesar Rp492.864.620.088, sedangkan belanja langsung pada perubahan sebesar Rp434.069.312.130.
“Pertimbangan dilakukannya pergeseran serta penambahan anggaran dikarenakan perkembangan ekonomi makro dan penyesuaian anggaran dari alokasi dana transfer pemerintah pusat serta penambahan pendapatan asli daerah,” jelas Bupati Panambunan.
Terkait nominal yang disampaikan Bupati Vonnie Panambunan, diketahui terjadi devisit anggaran sebesar Rp903.476.880.
Hal ini disoroti Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia (RKI) Denny Sompie SE.
“Ya. Ini salah. Entah ini kesalahan penulisan atau penghitungan dari pihak eksekutif, namun terjadi devisit anggaran begitu besar. Nantinya, akan dibahas kembali di tingkat komisi,” ujar Ketua PKPI Minut itu.
Sementara, dalam pemandangan fraksi, masing-masing Fraksi PDIP dibacakan Lucky Kiolol, Fraksi Gerindra dibacakan Stella Nona Rimporok, Fraksi Golkar dibacakan Elia Tooy, Fraksi Demokrat dibacakan Stevano Pangkerego, Fraksi Hanura dibacakan Sonja Nanalis, dan Fraksi RKI dibacakan Denny Sompie, seluruh fraksi kompak menyetujui pembahasan lebih lanjut dari APBD Perubahan Minut Tahun 2017.
Namun demikian legislator memberi beberapa catatan, diataranya dari Fraksi PDIP meminta pemerintah agar membangun jalan di Kecamatan Dimembe yang mengubungkan desa-desa dari Wasian sampai ke Likupang guna membuka akses alan yang lebih besar lagi ketika akan dibangun jalan tembus dari Bandara Samratulangi ke Wori dan Likupang.
Dari Fraksi Golkar meminta perbaikan jalan di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat yang menghubungkan antara jalan bypass dan Jalan Ir. Soekarno, pengawasan dana desa secara berjenjang, mencabut dan tidak memperpanjang izin tower di Mapanget, penertiban penduduk di Desa Mapanget karena diduga semakin banyak dengan kehadiran pendatang.
Dari Fraksi Hanura meminta agar regulasi teknik untuk APBD Perubahan harus cepat dibahas mengingat waktu sudah semakin singkat.
Sedangkan dari Fraksi RKI menyentil soal belanja guru honor tahun 2017, pendapatan pajak daerah harus ditingkatkan khususnya pajak mineral bukan logam ditengarai sering bocor.
RKI juga menghimbau agar belanja pegawai jangan lebih besar dari pembangunan sehingga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan khususnya perbaikan fasilitas oendidikan di wilayah pesisir.(findamuhtar)