Manado, BeritaManado.com – Kabar yang menulis bahwa PNS di Manado paling banyak terlibat korupsi tidak mengagetkan ML Denny Tewu, calon DPD RI asal Sulawesi Utara (Sulut) periode 2019-2024. Sebab, menurut dia hidup di Sulut ini seperti hidup di Sorga, sumber daya alam dan cuaca sangat memanjakan mereka yang hidup di Sulut, sehingga terasa masyarakatnya kurang tantangan dan umumnya orang menjadi lebih santai bila dibandingkan wilayah lain yang minim sumber daya alam nya.
Hal ini, lanjut Denny Tewu, terkesan menggampangkan bahkan waktupun harus menunggu sehingga terkenal dengan istilah ‘jam karet’, jadi kalau waktu saja sudah tidak bisa ditepati, berarti hal-hal lain pun akan mengikuti, termasuk istilah ‘Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’.
Kondisi alam Sulut yang dalam pandangan bapak tiga anak ini yang paling dominan membuat masyarakat Sulut terkesan hidup suka-suka dan seenaknya. Kegantengan dan kecantikan tentunya juga membutuhkan penampilan yang costly, dan para PNS/pejabat umumnya jadi terbawa dengan suasana instantly ingin cepat kaya.
Presiden Komisaris PT Asuransi Kresna Mitra Tbk dan PT Kresna Ventura Kapital ini memahami bahwa di Indonesia urusan korupsi sudah merupakan penyakit yang endemic tentunya dengan berbagai versi di masing-masing daerah.
“Ini perlu ditelusuri terus apakah sistem yang salah ataukah memang budaya top down atau Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, untuk itu program revolusi mental perlu terus dikerjakan oleh semua pihak, baik top down maupun bottom up,” jelas Denny Tewu.
Lanjutnya, agar tidak terjerat kasus korupsi selain sistem perlu dibenahi, perilaku anti korupsi perlu diterapkan dimulai dengan disiplin tepat waktu yang diawali dari top down. Bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Presiden Jokowi sudah memperlihatkan hal ini yang dimulai dari dirinya dan keluarganya yang tidak berbisnis maupun memanfaatkan kekuasaan Presiden. Di samping itu, diperlukan keberanian menghukum mereka yang bersalah secara adil dengan bukti-bukti yang benar.
“Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan mereka bisa lebih kritis dengan kejadian di sekitarnya,” tegas dosen Magister Manajemen, UKI, Jakarta ini.
Denny Tewu pun mengajak, membangun culture of trust di Sulut.
“Saya yakin membangun SDM Indonesia yang tangguh harus dimulai dari Sulut, karena secara Ideologi Pancasila dan kebhinekaan Sulut bisa diandalkan dan menjadi teladan,” tutup Denny Tewu.
(***/PaulMoningka)
Manado, BeritaManado.com – Kabar yang menulis bahwa PNS di Manado paling banyak terlibat korupsi tidak mengagetkan ML Denny Tewu, calon DPD RI asal Sulawesi Utara (Sulut) periode 2019-2024. Sebab, menurut dia hidup di Sulut ini seperti hidup di Sorga, sumber daya alam dan cuaca sangat memanjakan mereka yang hidup di Sulut, sehingga terasa masyarakatnya kurang tantangan dan umumnya orang menjadi lebih santai bila dibandingkan wilayah lain yang minim sumber daya alam nya.
Hal ini, lanjut Denny Tewu, terkesan menggampangkan bahkan waktupun harus menunggu sehingga terkenal dengan istilah ‘jam karet’, jadi kalau waktu saja sudah tidak bisa ditepati, berarti hal-hal lain pun akan mengikuti, termasuk istilah ‘Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’.
Kondisi alam Sulut yang dalam pandangan bapak tiga anak ini yang paling dominan membuat masyarakat Sulut terkesan hidup suka-suka dan seenaknya. Kegantengan dan kecantikan tentunya juga membutuhkan penampilan yang costly, dan para PNS/pejabat umumnya jadi terbawa dengan suasana instantly ingin cepat kaya.
Presiden Komisaris PT Asuransi Kresna Mitra Tbk dan PT Kresna Ventura Kapital ini memahami bahwa di Indonesia urusan korupsi sudah merupakan penyakit yang endemic tentunya dengan berbagai versi di masing-masing daerah.
“Ini perlu ditelusuri terus apakah sistem yang salah ataukah memang budaya top down atau Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, untuk itu program revolusi mental perlu terus dikerjakan oleh semua pihak, baik top down maupun bottom up,” jelas Denny Tewu.
Lanjutnya, agar tidak terjerat kasus korupsi selain sistem perlu dibenahi, perilaku anti korupsi perlu diterapkan dimulai dengan disiplin tepat waktu yang diawali dari top down. Bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan. Presiden Jokowi sudah memperlihatkan hal ini yang dimulai dari dirinya dan keluarganya yang tidak berbisnis maupun memanfaatkan kekuasaan Presiden. Di samping itu, diperlukan keberanian menghukum mereka yang bersalah secara adil dengan bukti-bukti yang benar.
“Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan mereka bisa lebih kritis dengan kejadian di sekitarnya,” tegas dosen Magister Manajemen, UKI, Jakarta ini.
Denny Tewu pun mengajak, membangun culture of trust di Sulut.
“Saya yakin membangun SDM Indonesia yang tangguh harus dimulai dari Sulut, karena secara Ideologi Pancasila dan kebhinekaan Sulut bisa diandalkan dan menjadi teladan,” tutup Denny Tewu.
(***/PaulMoningka)