Manado – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud semakin mempertegas komitmen pemerintah pusat membangun Indonesia dari pinggiran.
Menurut anggota DPRD Sulut, Denny Sumolang, menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda NKRI sesuai visi misi Nawacita dalam TriSakti oleh Presiden Jokowi patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
“Itu sudah dibuktikan dengan peresmian beberapa bandara di daerah kepulauan dan perbatasan termasuk peresmian bandara Miangas. Sebelumnya juga Presiden Jokowi meresmikan beberapa infrastruktur di Papua membuktikan komitmen pemerintah pusat mempercepat pembangunan Indonesia timur dan daerah perbatasan. Presiden Jokowi buktikan perbatasan jadi beranda,” ujar Denny Sumolang kepada BeritaManado.com, Rabu (19/10/2016).
Legislator PKPI dapil Bitung dan Minut ini juga mengingatkan pemerintah provinsi memberikan penganggaran yang cukup bagi pembangunan sosial dan infrastruktur di daerah perbatasan.
“Jangan sampai berpikir banyak anggaran pemerintah pusat ke wilayah perbatasan sehingga pemerintah daerah menganggap remeh tidak menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan,” tukas Denny Sumolang. (jerrypalohoon)
Manado – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud semakin mempertegas komitmen pemerintah pusat membangun Indonesia dari pinggiran.
Menurut anggota DPRD Sulut, Denny Sumolang, menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda NKRI sesuai visi misi Nawacita dalam TriSakti oleh Presiden Jokowi patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
“Itu sudah dibuktikan dengan peresmian beberapa bandara di daerah kepulauan dan perbatasan termasuk peresmian bandara Miangas. Sebelumnya juga Presiden Jokowi meresmikan beberapa infrastruktur di Papua membuktikan komitmen pemerintah pusat mempercepat pembangunan Indonesia timur dan daerah perbatasan. Presiden Jokowi buktikan perbatasan jadi beranda,” ujar Denny Sumolang kepada BeritaManado.com, Rabu (19/10/2016).
Legislator PKPI dapil Bitung dan Minut ini juga mengingatkan pemerintah provinsi memberikan penganggaran yang cukup bagi pembangunan sosial dan infrastruktur di daerah perbatasan.
“Jangan sampai berpikir banyak anggaran pemerintah pusat ke wilayah perbatasan sehingga pemerintah daerah menganggap remeh tidak menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan,” tukas Denny Sumolang. (jerrypalohoon)