Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan, pihaknya akan melakukan validasi sendiri terkait data kemiskinan di Sulut meski data tersebut sudah dilakukan pihak Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukan angka kemiskinan di Bumi Nyiur Melambai ini ada penurunan hingga 0.6 persen.
Steven Kandouw berdalih validasi oleh pihak Pemprov sendiri bukannya tidak mempercayai data BPS namun perlu ada data akurat di internal Pemprov Sulut yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bappeda Sulut.
“Makanya saya bilang pada Bappeda kita akan klaim dari 8,8 turun jadi 8,2. Tadi saya sampaikan juga triwulan kedua kita akan validasi sendiri, nanti Bappeda yang cek sendiri, bukannya tidak percaya data BPS tapi Pemprov juga harus punya data yang akurat sendiri bahwa di daerah-daerah ini misalnya sudah menurun kemiskinan,” jelas Steven Kandouw.
Dia menambahkan adanya validasi sendiri di internal Pemprov oleh Bappeda Sulut tentang kemiskinan di 15 kabupaten/kota dan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mengetahui berapa realnya sekarang.
“Kita juga kurang puas kalau cuma turun 0,6 persen, karena selama setahun kemarin, dan berbagai program seperti perbaikan perumahan layak huni ini banyak sekali telah dilakukan Pemprov Sulut,” katanya.
Steven Kandouw menjelaskan parameter atau ukuran penilaian mengenai tingkat kemiskinan bukan lagi berdasarkan 14 aspek tapi jadi 18 aspek.
“Sekarang, dari 18 item ini enam diataranya (terkait) rumah, seperti sanitasinya, lantai, atap hasil ini kami rasa kurang karena sampai bulan ini, perbaikan yang rumah layak huni itu banyak sekali, 2 sampai 3 ribu, masakan cuma berkurang 0,6 persen malah lebih menurut saya, jadi solusinya Bappeda validasi,” tegas Steven Kandouw kepada wartawan belum lama ini. (Rizath Polii)
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan, pihaknya akan melakukan validasi sendiri terkait data kemiskinan di Sulut meski data tersebut sudah dilakukan pihak Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukan angka kemiskinan di Bumi Nyiur Melambai ini ada penurunan hingga 0.6 persen.
Steven Kandouw berdalih validasi oleh pihak Pemprov sendiri bukannya tidak mempercayai data BPS namun perlu ada data akurat di internal Pemprov Sulut yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bappeda Sulut.
“Makanya saya bilang pada Bappeda kita akan klaim dari 8,8 turun jadi 8,2. Tadi saya sampaikan juga triwulan kedua kita akan validasi sendiri, nanti Bappeda yang cek sendiri, bukannya tidak percaya data BPS tapi Pemprov juga harus punya data yang akurat sendiri bahwa di daerah-daerah ini misalnya sudah menurun kemiskinan,” jelas Steven Kandouw.
Dia menambahkan adanya validasi sendiri di internal Pemprov oleh Bappeda Sulut tentang kemiskinan di 15 kabupaten/kota dan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mengetahui berapa realnya sekarang.
“Kita juga kurang puas kalau cuma turun 0,6 persen, karena selama setahun kemarin, dan berbagai program seperti perbaikan perumahan layak huni ini banyak sekali telah dilakukan Pemprov Sulut,” katanya.
Steven Kandouw menjelaskan parameter atau ukuran penilaian mengenai tingkat kemiskinan bukan lagi berdasarkan 14 aspek tapi jadi 18 aspek.
“Sekarang, dari 18 item ini enam diataranya (terkait) rumah, seperti sanitasinya, lantai, atap hasil ini kami rasa kurang karena sampai bulan ini, perbaikan yang rumah layak huni itu banyak sekali, 2 sampai 3 ribu, masakan cuma berkurang 0,6 persen malah lebih menurut saya, jadi solusinya Bappeda validasi,” tegas Steven Kandouw kepada wartawan belum lama ini. (Rizath Polii)