Manado – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Novita Anakkota, MH (Senator wakil Provinsi Maluku Utara periode tahun 2014-2019) menantang Presiden RI Joko Widodo untuk memperhatikan nasip para buruh yang ada di Indonesia Timur sesuai dengan Nawa Cita, khususnya yang menimpa 300 buruh di PT Bangun Wenang Beverages Company (BWBC).
“Jokowi punya program Nawa Cita itu sangat baik, karena dimana Jokowi mengharapkan negara hadir untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk itu sekarang harus dibuktikan dalam hal ini Pemda dan Nakertrans, pengawasan dari Nakertrans juga harus ditingkatkan karena menurut kami pengawasan kayaknya kurang,” jelasnya.
Hal ini disampaikan Novita Anakkota saat memediasi permasalahan PT Bangun Wenang Beverages Company (BWBC) dengan pihak Coca-Cola Indonesia di kantor gubernur Sulut akhir pekan lalu terkait gugatan BWBC atas Coca-cola Indonesia (CCI).
Seperti diketahui, gugatan diajukan PT BWBC kepada CCI yang telah menghentikan bahan pasokan produksi enam bulan lalu hingga mengakibatkan ribuan karyawan menganggur. (Rizath Polii)
Manado – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Novita Anakkota, MH (Senator wakil Provinsi Maluku Utara periode tahun 2014-2019) menantang Presiden RI Joko Widodo untuk memperhatikan nasip para buruh yang ada di Indonesia Timur sesuai dengan Nawa Cita, khususnya yang menimpa 300 buruh di PT Bangun Wenang Beverages Company (BWBC).
“Jokowi punya program Nawa Cita itu sangat baik, karena dimana Jokowi mengharapkan negara hadir untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk itu sekarang harus dibuktikan dalam hal ini Pemda dan Nakertrans, pengawasan dari Nakertrans juga harus ditingkatkan karena menurut kami pengawasan kayaknya kurang,” jelasnya.
Hal ini disampaikan Novita Anakkota saat memediasi permasalahan PT Bangun Wenang Beverages Company (BWBC) dengan pihak Coca-Cola Indonesia di kantor gubernur Sulut akhir pekan lalu terkait gugatan BWBC atas Coca-cola Indonesia (CCI).
Seperti diketahui, gugatan diajukan PT BWBC kepada CCI yang telah menghentikan bahan pasokan produksi enam bulan lalu hingga mengakibatkan ribuan karyawan menganggur. (Rizath Polii)