James Karinda SH MH (Foto Beritamanado)

MANADO - Dukungan kepada mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Manado, James Karinda SH MH untuk maju di Pemilukada Manado semakin menguat. Kader dan simpatisan menaruh harapan agar Karinda ikut-serta di suksesi Manado mendatang.

“Sebagai pakar hukum yang sudah lama di kancah politik Karinda memiliki kemampuan kepemimpinan, dia (Karinda) juga mengerti pekerjaan birokrasi,” ujar mantan Sekretaris PAC Tuminting, Ronny Karundeng.

Kepada beritamanado, Kamis (11/03), sejumlah kader dan warga Manado menyatakan dukungan kepada figur low profile ini, bahkan kader mendesak pihak DPD dan DPP PDI-Perjuangan mempertimbangkan Karinda sebagai kandidat bakal calon di Pilwako Manado.

Menurut sumber di PAC, calon Walikota Mariana Meiby Saerang (MMS) sangat menginginkan Karinda sebagai pasangan calon Wakil Walikota, “MMS melalui tim ahlinya telah menguji Karinda dan hasilnya Karinda memiliki kemampuan diatas rata-rata terutama kepemimpinan dibidang birokrasi,” ujar sumber.  (JRY)

Manado – Puluhan aktivis wanita yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) wilayah Sulut, Rabu (10/03/10) kemarin, menggelar demonstrasi di depan gedung cengkeh sebutan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Sebagaimana pantauan beritamanado, Aktivis KAMMI mendatangi gedung cengkeh pukul 11.30 Wita, masa yang datang dengan membawa atribut ini menggelar orasinya di lapangan parkir dewan sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan Stop Diskriminasi terhadap perempuan.

“Kami meminta kepada lembaga DPRD agar dapat menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM terhadap wanita,” kutipan orasi koordinator aksi Nurhadijah Tandu.

Lebih lanjut dirinya meminta agar tidak mendiskreditkan para wanita muslimin yang menggunakan jilbab sebab jilbab bagi kaum muslim sama seperti kehormatan.
Aksi merekapun akhirnya diterima salah seorang anggota DPRD Sulut Djaffar Alkatiri, dirinya memastikan aspirasi dari para pendemo akan ditindak lanjuti oleh lembaga DPRD. (IS)

Ivonne Debby Bentelu

Manado – Setelah melalui proses yang begitu panjang dan berliku, akhirnya Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sulut telah disahkan sebesar Rp 116 M melalui sidang paripurna, yang digelar Rabu (10/03/10) semalam.

Sebagaimana pantauan, dari keenam fraksi yang ada di DPRD Sulut  hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sulut, menunjukkan sikap yang mengejutkan, yakni wallk out alias keluar dari rapat panitia Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Sulut dan tak hadir dalam rapat Paripurna yang digelar semalam.

“Kami amat tak setuju dengan pembahasan rapat Banggar, karena banyak sekali anggaran yang diduga sengaja di Mark-up,” ujar Keintjem yang juga turut
dibenarkan personil fraksi lainnya, seperti Sus Sualang Pangemanan, Ivonne Bentelu, Steven Kandouw, James Sumendap, Andrei Angouw, Mixon Tilaar.

Demikian penegasan ketua FPDIP Djendrie Keitjem dalam keterangan persnya di ruangan fraksi.

Tilaar menambahkan, alasan FPDIP bersikap demikian adalah untuk menyelamatkan uang rakyat yang bisa saja akan dihamburkan dengan sia-sia apabila anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sulut tersebut tak direvisi.

Pada kesempatan yang sama Angouw, mempertanyakan keheranannya, mana ada pembuatan website yang seharga Rp 350 Juta, dan Sewa mobil perhari Rp 750 ribu.

“Jelas ini merupakan pemborosan,” tegasnya seraya menegaskan apa yang dilakukan oleh FPDIP bukanlah untuk menunda tahapan Pemilukada. Akan tetapi kami memperjuangkan untuk penyelamatan uang rakyat.

Hal mengejutkan lainnya, datang dari aksi salah satu personil FPDIP Benny Rhamdani, semalam ikut memberikan persetujuan besaran dana Pemilukada akan tetapi Ramdhani  menegaskan persetujuan tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama fraksi.

“Saya secara pribadi setuju dengan jumlah alokasi pergeseran dana Pemilukada, biar nanti saya yang pertanggung jawabkan kepada FPDIP,” ujar Ramdhani kepada sejumlah wartawan usai mengikuti sidang paripurna.

Diketahui, dalam sidang paripurna semalam kelima Fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Barisan Nasional, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Nasional satu suara memuluskan dana Pemilukada di DPRD Sulut. (IS)

Korwil PD Indonesia Timur, EE Mangindaan

MANADO – Jumpa pers yang digelar di rumah pribadi EE Mangindaan di Perumahan Wenang Permai, Kelurahan Kairagi, Selasa (09/03) kemarin, diperoleh pernyataan bahwa Mangindaan mengakui Surat keputusan (SK) Drs SH Sarundajang (SHS) sebagai Cagub Sulut dari PD sudah dikantongi SHS melalui DPD PD Sulut.

Pernyataan Mangindaan ini merupakan klarifikasi dari pernyataan sebelumnya bahwa DPP PD belum mengeluarkan SK Cagub Sulut kepada SHS, “saya sudah cek, ternyata SK sudah ada,” tutur Mangindaan kepada sejumlah wartawan.

Pengakuan Mangindaan yang juga menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi ini sontak disambut gembira kader PD Sulut.

“Sebagai kader kami gembira kepastian SHS diusung Demokrat, kapasitasnya tidak diragukan, program pembangunan bisa dilanjutkan,” ujar kader PD Royke Anter yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Kota Manado, kepada beritamanado, Rabu (10/03).  (JRY)

Drs Sonny Tandayu

AMURANG – Bupati Minsel Ramoy Markus Luntungan (RML) merestui Asisten I Drs Sonny Tandayu sebagai Wakil Bupati mendampingi Tetty Paruntu di Pemilukada Minsel. Pernyataan RML ditengah apel  pagi di lingkungan kantor bupati, di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur sontak mendapat sambutan hangat dari para pejabat dan kalangan PNS.

Dukungan ini sekaligus menepis rumor RML tidak merestui pencalonan Tandayu di Pemilukada Minsel. Menurutnya Tandayu merupakan birokrat handal dan putra asli Minsel yang memiliki kapasitas kapemimpinan luar biasa dan dipastikan dapat membangun dan memajukan Minsel.

“Mari semua mendukung Pak Tandayu,” teriak RML yang disambut tepuk tangan para PNS.

Diketahui DPP Partai Golkar telah menetapkan Tetty Paruntu dan Sonny Tandayu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pemilukada Minsel mendatang.  (JRY)

Stefanus Vreeke Runtu (SVR) dan Drs. Winsulangi Salindeho (WS). Foto beritamanado, 9 maret 2010.

Manado – Pembicaraan seputar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sulut khususnya pemilihan gubernur semakin hangat dibicarakan. Bila sebelumnya berkembang kader dari Totabuan akan maju diantaranya Ny. Hj Marlina Moha Silalahi (MMS) dan Hamdi Paputungan maka muncul juga wacana mengusung kader nusa utara diantaranya Drs. Winsulangi Salindeho (WS), Drs. HR Makagansa hingga Drs. Robby Kumenaung.

Warga nusa utara melihat kader-kader mereka sangat layaknya maju dalam pemilukada Sulut nanti bahkan akan menjadi pemenang bila dipasangkan dengan calon lainnya. Bila Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akan mengambil kader Totabuan MMS, harapan Nusa Utara akan jatuh pada calon gubernur lainnya misalnya Stefanus Vreeke Runtu (SVR).

“SVR dan Bu Winsu (WS) merupakan pasangan paripurna akan bersaing ketat dengan SHS-MMS”, ujar Richard Salindeho SH kepada beritamanado. Bahkan Richard memastikan bila warga Nusa Utara akan kompak memilih SVR-Winsulangi.

“Dukungan nusa utara akan menyatu termasuk dipelosok Bolmong Raya”, tambahnya lagi.

Sementara bakal calon lainnya, Ramoy Markus Luntungan (RML) kepada media sebelumnya menyatakan akan mengambil pasangan Totabuan Hamdi Paputungan.

MANADO – Hasil survey beberapa lembaga independen menunjukkan kurangnya dukungan masyarakat terhadap calon Walikota Manado dari PDI-Perjuangan. Keterlambatan menetapkan pasangan calon ditengara menjadi penyebab anjloknya suara Andrei Angouw Cs di bursa survey Cawalkot Manado.

Ketua Ranting Ranomuut, Alfrets Ingkiriwang (Foto Beritamanado)

Kader PDI-Perjuangan mendesak DPP dan DPD segera menetapkan pasangan calon kepala daerah di Sulut termasuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado. “Kader kita selalu anjlok di survey Cawalkot, PG dan PD telah menetapkan pasangan calon, makanya HJP dan Vicky Lumentut selalu berada diurutan teratas, saat mereke rajin melakukan konsolidasi dan sosialisasi, PDI-Perjuangan hanya menjadi penonton,” tegas Ketua Ranting Ranomuut, Alfrets Ingkiriwang kepada beritamanado, Selasa (09/03) pagi.

Beberapa kader PDI-perjuangan menyesalkan sikap pimpinan yang terkesan bertele-tele dalam penetapan calon kepala daerah, “Kota Manado adalah barometer selain pemilukada propinsi, bagaimana bisa menang kalau cara kita seperti ini,” keluh Zeth Tuela, kader PDI-Perjuangan Ranting Wanea.

Kepada wartawan, Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sulut, Franky Wongkar menegaskan SK penetapan calon kepala daerah segera diturunkan DPP PDI-Perjuangan pekan depan.  (JRY)

SHS

Manado – Koordinator wilayah (Korwil) Partai Demokrat Indonesia bagian Timur  EE Mangindaan, Senin (08/03/10) kemarin, secara tegas menyatakan DPP partainya belum menandatangani satupun SK pencalonan kapala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota di Sulut.

“Saat ini belum ada SK yang diteken, saya baru saja menghubungi DPP dan saya tegaskan pengusungan Demokrat akan melalui mekanisme Survey akhir dan hasilnya akan dibahas tim 9, jadi belum ada SK terhadap satupun bakal calon kepala daerah di Sulut,” tegas Mangindaan.

Hanya saja, penuturan Koordinator Wilayah (Korwil) PD Indonesia Timur ini, berbeda dengan penuturan salah satu bakal calon Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang yang secara meyakinkan menyatakan SK terhadap pencalonan dirinya dari PD, sudah ada di tangan DPD Demokrat Sulut.

Pada sejumlah wartawan kemarin, SH Sarundajang yang masih menjabat Gubernur Sulut ini, dengan meyakinkan menyebutkan bahwa SK dari Demokrat untuk dirinya sudah ada ditangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Sulut.

“Sudah ada di tangan DPD dan tidak ada yang berubah,” jelas SHS, sapaan akrabnya sambil melangkah ke mobil dinas, usai menghadiri Paripurna DPRD terkait pergeseran APBD untuk anggaran Pemilukada di Sulut. (IS)

Manado – Indikasi keluarnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), terhadap beberapa nama bakal calon (Balon), baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), ternyata belum jelas keberadaannya.

Hal itu senada dengan penuturan Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Timur Partai Demokrat, Letjen Purn EE Mangindaan pada sejumlah wartawan, Senin (08/03/10) kemarin.

Menurut Lape sapaan akrab Mangindaan yang saat ini menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), saat ini di DPP Demokrat belum ada satupun SK Calon Gubernur maupun cabub/cawali yang ditanda tangani, sebab masih harus melalui mekanisme yang ada di dalam partai.

“Untuk SK belum ada yang diteken, sebab semuanya menunggu hasil survey akhir yang akan keluar pada bulan ini atau awal April. Dengan hasil ini dapat dilihat dukungan terhadap calon, jika signifikan tinggi dapat diakomodir, jika rendah maka tak boleh dipaksakan,” tegas mantan Gubernur Sulut ini.

Selanjutnya satu-satunya putra asli Sulut di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, mengatakan sesuangguhnya Partai Demokrat akan mengakomodir calon yang memiliki peluang menang, jika kecil peluangnya sudah pasti tidak akan dipilih.

“Semua harus bersabar sebab setelah ada hasil survey, maka akan diolah lagi tim 9, jadi jangan dulu melakukan penegasan melalui media massa bahwa sudah ada SK, sebab masih ada proses sesuai dengan aturan di partai, dan sekali lagi bersabar,” tandas Jenderal pecinta sepak bola ini. (IS)

Manado – Anggota Komisi I Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, Herry Tombeng SH menyoroti secara tajam dan tegas kinerja Ketua Deprov Sulut,  Pdt Ny Meiva Salindeho Lintang STh MTh, dan Sekretaris Deprov (Sekwan), Nixon Watung SH.

”Kinerja ketua dan sekretaris sangan amburadul,“ ujar Tombeng, kepada wartawan, Senin (08/03/10) kemarin.

Politisi dari Partai Gerindra ini menilai sikap sewenang-wenang yang ditunjukkan Lintang bisa dilihat saat para wakil rakyat melakukan rapat dengar pendapat.
“Kritikan, masukan dan saran setiap anggota di rapat Banggar selalu tak digubris. Padahal pimpinan Deprov itu hanya memfasilitasi jalannya rapat dan segala administrasi,“ tandas Tombeng.

Kepada sejumlah wartawan, anggota Fraksi Barindra menambahkan, sangat tidak setuju dengan cara-cara yang terus dilakukan oleh Lintang.

“Ini harus disikapi, karena kita hadir di Deprov bukan sebagai fraksi tapi sebagai wakil rakyat. Bukan alasannya mengatakan amburadul, karena sejak dilantik sebagai anggota Deprov anggota tidak pernah mendapatkan surat keputusan, apakah saat masuk di fraksi dan komisi bahkan ke badan-badan, belum punya keputusan, sehingga ini kalau dilihat dari kaca mata hukum kita illegal, padahal sudah banyak produk yang dilakukan. Yang lalai disini berarti jelas Ketua Deprov dan Sekwan,“  sambungnya lagi. (IS)