BeritaManado.com

Catatan Kecil Jelang Hari Jadi Sulawesi Utara

September 16
17:02 2017

Ada suatu “kebiasaan” baik ketika muncul Pemimpin disuatu wilayah, yaitu mengangkat Visi dan Misi sebagai langkah kebijakan kedepan dimana biasanya akan ada beberapa skala prioritas kebijakan tertentu yang akan dijadikan ‘primadona”, dan ini sah-sah saja dari sisi pilihan politik pemimpin dalam penentuan kebijakan sesuai kondisi dan potensi.

Pada saat awal-awal Sulawesi Utara (Sulut, dulu disingkat Sultara) lahir, Gubernur Pertama Sulut, FJ Tumbelaka, mengambil pilihan politik dibidang pemulihan keamanan sebagai prioritas atau program unggulan.

Dasar pemikiran Gubernur Tumbelaka sangat sederhana, jika daerah aman dan damai maka kita bisa membangun apa saja untuk rakyat. Ketika Gubernur Tumbelaka mundur dari jabatan karena alasan kesehatan, maka “tongkat” prioritas ini diestafetkan atau dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soenandar Priosoedarmo, bahkan kemudian dilanjutkan lagi oleh Penjabat Gubernur Abdulah Amu.

Uniknya ini tetap dilanjutkan oleh Gubernur HV Worang diawal-awal pemerintahan setelah mengantikan Penjabat Gubernur Amu.

Untuk Pemimpin Sulut saat ini Gubernur Olly Dondokambey- Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), ada satu pilihan politik menarik yang “dijagokan” sebagai kebijakan khusus, yaitu sektor Pariwisata.

Jika kita tarik sedikit kebelakang, sektor ini sempat coba diangakat oleh Gubernur Sarundajang dengan tekad menjadikan daerah ini kedua setelah Bali.

Sayangnya tekad ini meredup. Namun sektor pariwisata kembali diangkat khusus oleh Penjabat Gubernur Sumarsono dengan sejumlah upaya membangun kerjasama bersama berbagai pihak dengan tagline Mari Jo Ka Manado.

Kebijakan OD-SK yang telah direspon luas dalam bentuk kemitraan bersama sejumlah pihak, tentu wajib diapresiasi karena akan mengangkat potensi SDM plus SDA seperti wisata alam, budaya, kuliner dan lainnya.

Kebijakan prioritas ini mulai menunjukan hasil menggembirakan dari sisi lonjakan kunjungan wisatawan yang konon kabarnya terjadi peningkatan ratusan persen.

Ditengah kabar menggembirakan hasil kebijakan prioritas kebijakan saat ini, mulai nanpak sejumlah kelemahan dari para oknum-oknum yang terlihat sebagai “operator lapangan” dari perpanjangan tanganan kebijakan OD-SK disektor Pariwisata, ini tergambar dari ketidakjelasan dari para “pemain” lapangan dalam menindak lanjuti apa yang akan dilakukan dilapangan.

Contoh sederhananya adalah telah timbul pertanyaan, tidak jelas kemana saja para wisatawan yang konon telah menembus angka fantastis puluhan ribu. Apakah sejumlah potensi wisata daerah ini seperti wisata alam, budaya dan kuliner telah “terjual” dengan signifikan?

Jika dikatakan telah “terjual” kenapa uang para wisatawan terkesan tidak dirasakan oleh banyak pihak? Dan siapa pihak-pihak yang merasakan?

Prediksi sejumlah pihak (termasuk saya dan semoga salah) adalah lonjakan fantastis kunjungan wisatawan di Sulut hanya dinikmati oleh sejumlah pihak yang biasa disebut Pemodal, sedangkan masyarakat pada umumnya hampir tidak terlihat merasakan dampaknya secara signifikan.

Jika ini benar, maka dapat diartikan sejumlah SDM “operator lapangan” tidak mampu mengembang kebijakan khusus Pariwisata dari OD-SK untuk Sulut.

Sejatinya kesuksesan pariwisata harus berdampak atau dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat luas, hal ini tergambar dari daerah-daerah di Indonesia yang telah terlebih dahulu mengandalkan sektor kepariwisataan, Bali dan Jogyakarta misalnya, sangat tampak masyarakat ikut merasakan secara signifikan.

Khusus untuk Jogyakarta dapat dilihat mulai para penjual jasa angkutan (Taxi, Andong, Becak dll), kuliner (rumah makan, cafe, warung dll), cinderamata (toko, galeri kecil, pedagang kaki lima dll) serta ada sejumlah bidang yang dilakoni oleh masyarakat yang tersentuh geliat pariwisata.

Pilihan politik Pemimpin (termasuk OD-SK) dimanapun dengan wujud kebijakan khusus disektor apapun pada dasarnya berorientasi kepada pembangunan kemajuan wilayah dengan muara politik, kesejahteraan rakyat seluas-luasnya, ini adalah bagian dari upaya tanggung jawab Sang Pemimpin.

Tentunya setiap kebijakan yang dikategorikan prioritas 1 (P-1) harus didukung oleh semua pihak, terlebih para “operator lapangan,” pelibatan banyak pihak adalah salah satu bentuk upaya awal memperoleh dukungan luas, namun tertunya perlu didukung oleh para SDM yang mumpuni yang termonitor serta secara berkala dan dievaluasi derap langkahnya termasuk evaluasi arah kebijakan, jika tidak maka kebijakan prioritas dari Pemimpin akan tidak dapat dirasakan oleh mayarakat dan berpotensi Sang Pemimpin terjebak dalam ironi jargon politik semata.

Selamat Hari Jadi Sulawesi Utara.
Salam kasih, Taufik Manuel Tumbelaka.

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment