Bitung – Keluhan program BPJS merupakan salah satu dari sekian pengeluhan yang disampaikan warga di Reses anggota DPRD Kota Bitung, Habriyanto Achmad, Senin (09/04/2018).
Habriyanto menggelar Reses di Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang dihadiri ratusan warga serta camat dan lurah se-Kecamatan Girian serta sejumlah perwakilan Perangkat Daerah.
Masalah BPJS sendiri paling banyak dikeluhakan warga, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga pembayaran denda dua kali yakni di Kantor BPJS dan rumah sakit.
Selain itu, warga juga mengeluhkan soal fasilitas BPJS yang tak sesuai ketika menjalani rawat inap di rumah sakit serta obat-obatan yang kerap kali diberikan dokter tak masuk dalam tanggungan BPJS.
Selain BPJS, masalah bantuan sosial juga ikut disuarakan warga karena dianggap tak tepat sasaran.
Harusnya kata warga, bantuan sosial harus memprioritaskan warga kurang mampu tapi kenyataannya malah warga mampu yang kebanyakan menikmati bantuan.
“Apa yang disampaikan atau dikeluhkan warga akan saya sampikan dalam Paripurna nanti untuk diperhatikan pihak eksekutif,” kata Habriyanto.
Apalagi kata dia, apa yang dikeluahkan warga seperti BPJS, bantuan sosial, drainase atau saluran, lampu jalan, pelayanan kesehatan di rumah sakit, bak sampah dan bantuan hukum adalah hal yang harus diperhatikan Pemkot.
“Tujuan Reses adalah menampung aspirasi masyarakat kemudian menyampaikan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti dan itu akan kami kawal,” katanya.
Dalam pelaksanaan Reses, kader Partai Demokrat ini juga menghadirkan Dinas Sosial, Dinas Perkim, DLH, BPJS dan LBH.
(abinenobm)
Bitung – Keluhan program BPJS merupakan salah satu dari sekian pengeluhan yang disampaikan warga di Reses anggota DPRD Kota Bitung, Habriyanto Achmad, Senin (09/04/2018).
Habriyanto menggelar Reses di Asabri Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian yang dihadiri ratusan warga serta camat dan lurah se-Kecamatan Girian serta sejumlah perwakilan Perangkat Daerah.
Masalah BPJS sendiri paling banyak dikeluhakan warga, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga pembayaran denda dua kali yakni di Kantor BPJS dan rumah sakit.
Selain itu, warga juga mengeluhkan soal fasilitas BPJS yang tak sesuai ketika menjalani rawat inap di rumah sakit serta obat-obatan yang kerap kali diberikan dokter tak masuk dalam tanggungan BPJS.
Selain BPJS, masalah bantuan sosial juga ikut disuarakan warga karena dianggap tak tepat sasaran.
Harusnya kata warga, bantuan sosial harus memprioritaskan warga kurang mampu tapi kenyataannya malah warga mampu yang kebanyakan menikmati bantuan.
“Apa yang disampaikan atau dikeluhkan warga akan saya sampikan dalam Paripurna nanti untuk diperhatikan pihak eksekutif,” kata Habriyanto.
Apalagi kata dia, apa yang dikeluahkan warga seperti BPJS, bantuan sosial, drainase atau saluran, lampu jalan, pelayanan kesehatan di rumah sakit, bak sampah dan bantuan hukum adalah hal yang harus diperhatikan Pemkot.
“Tujuan Reses adalah menampung aspirasi masyarakat kemudian menyampaikan ke eksekutif untuk ditindaklanjuti dan itu akan kami kawal,” katanya.
Dalam pelaksanaan Reses, kader Partai Demokrat ini juga menghadirkan Dinas Sosial, Dinas Perkim, DLH, BPJS dan LBH.
(abinenobm)