BITUNG — Gerah dengan laporan soal PNS yang bertugas di wilayah Pulau Lembeh yang doyan membolos, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) melakukan inspeksi mendadak. Buktinya Rabu (16/03), pihak BKDD Kota Bitung bersama staf ahli Hukum Jhony Lembong melakukan pengawasan akan administrasi dan kehadiran para PNS yang ditugaskan di pulau tersebut.
“Selain untuk mengecek administrasi dan kehadiran PNS, kami juga akan mensosialisasikan program 100 hari dari walikota dan wakil walikota Bitung,” kata Lembong.
Sementara itu, Kepala BKDD Bitung, Ferdinan Tangkudung mengatakan, sidak yang mereka gelar untuk mengawasi kehadiran PNS yang berada di luar kantor walikota. “Kalau PNS yang berada di kawasan kantor walikota mudah terdeteksi karena setiap harinya apel, namun diluar itu terlebih di kecamatan Matuari dan pulau Lembeh harus dikontrol setiap bulannya,” kata Tangkudung seraya menambahkan sidak tersebut juga
berkaitan dengan program 100 hari walikota dan wakil Walikota Bitung. (en)
BITUNG — Gerah dengan laporan soal PNS yang bertugas di wilayah Pulau Lembeh yang doyan membolos, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) melakukan inspeksi mendadak. Buktinya Rabu (16/03), pihak BKDD Kota Bitung bersama staf ahli Hukum Jhony Lembong melakukan pengawasan akan administrasi dan kehadiran para PNS yang ditugaskan di pulau tersebut.
“Selain untuk mengecek administrasi dan kehadiran PNS, kami juga akan mensosialisasikan program 100 hari dari walikota dan wakil walikota Bitung,” kata Lembong.
Sementara itu, Kepala BKDD Bitung, Ferdinan Tangkudung mengatakan, sidak yang mereka gelar untuk mengawasi kehadiran PNS yang berada di luar kantor walikota. “Kalau PNS yang berada di kawasan kantor walikota mudah terdeteksi karena setiap harinya apel, namun diluar itu terlebih di kecamatan Matuari dan pulau Lembeh harus dikontrol setiap bulannya,” kata Tangkudung seraya menambahkan sidak tersebut juga
berkaitan dengan program 100 hari walikota dan wakil Walikota Bitung. (en)