Manado – Mencuatnya dugaan korupsi anggaran Makan dan Minum (MAMI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), aktifis anti Korupsi, Berty Lumempouw menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut lemah pengawasan terhadap pemerintah.
“DPRD Sulut lemah dalam fungsi pengawasn, hal ini terlihat dari mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran MAMI Pemprov Sulut, seharusnya Dewan lebih peka saat menggelar sidang Paripurna dalam rangka hasil pemeriksaan BPK sudah diketahui lebih dini melalui LHPnya ada penyimpangan. Kenapa Dewan tidak bersuara, nanti Gubernur Sulut lapor ke Polda baru ramai-ramai anggota Dewan bersuara, bahkan berteriak. Itu terlambat,” kata Lumempouw kepada beritamanado.
Dirinya juga menghimbau kepada Anggota DPRD Sulut priode 2014-2019 yang dilantik beberapa waktu lalu, untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya roda Pemerintahan, jangan kembali terjadi hal yang sama dikemudian hari.
“DPRD Sulut yang baru ini, harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Termasuk mengawal jalannya pengusutan dugaan Korupsi MAMI oleh Polda Sulut,” tukasnya.
Sekedar untuk diketahui, anggaran MAMI Pemprov Sulut berbandrol Rp8,8 M diduga di korupsi oknum pejabat Pemprov Sulut, dari informasi yang dilansir diketahui pejabat berinisial ES alias Silangen, AW alias Watung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak 2013, disebut-sebut oknum yang paling bertanggung jawa . (risat)
Manado – Mencuatnya dugaan korupsi anggaran Makan dan Minum (MAMI) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), aktifis anti Korupsi, Berty Lumempouw menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut lemah pengawasan terhadap pemerintah.
“DPRD Sulut lemah dalam fungsi pengawasn, hal ini terlihat dari mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran MAMI Pemprov Sulut, seharusnya Dewan lebih peka saat menggelar sidang Paripurna dalam rangka hasil pemeriksaan BPK sudah diketahui lebih dini melalui LHPnya ada penyimpangan. Kenapa Dewan tidak bersuara, nanti Gubernur Sulut lapor ke Polda baru ramai-ramai anggota Dewan bersuara, bahkan berteriak. Itu terlambat,” kata Lumempouw kepada beritamanado.
Dirinya juga menghimbau kepada Anggota DPRD Sulut priode 2014-2019 yang dilantik beberapa waktu lalu, untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya roda Pemerintahan, jangan kembali terjadi hal yang sama dikemudian hari.
“DPRD Sulut yang baru ini, harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Termasuk mengawal jalannya pengusutan dugaan Korupsi MAMI oleh Polda Sulut,” tukasnya.
Sekedar untuk diketahui, anggaran MAMI Pemprov Sulut berbandrol Rp8,8 M diduga di korupsi oknum pejabat Pemprov Sulut, dari informasi yang dilansir diketahui pejabat berinisial ES alias Silangen, AW alias Watung selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak 2013, disebut-sebut oknum yang paling bertanggung jawa . (risat)