Tomohon – Menjelang pelaksanaan rolling jabatan di jajaran Pemkot Tomohon, sejumlah anggota DPRD memberikan ultimatum kepada pihak ekesekutif dalam hal ini Plt Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak dan Sekkot Tomohon Drs Arnold Poli SH MAP agar jangan mengakomodir pejabat yang terlilit dengan sejumlah permasalahan.
“Di tahun 2012 ini, walikota harus segarkan pejabat Tomohon lewat kebijakan rolling. Dan mereka yang bermasalah dengan hukum dan bermasalah dari sisi moral, sebaiknya tidak diakomodir supaya tidak merusak citra Pemkot Tomohon ke depan,” ungkap Paulus Sembel, Ketua Komisi A Dekot Tomohon.
Bahkan menurut Sembel, dirinya memiliki data soal track record pejabat Tomohon yang bermasalah. “Saya punya data track record semua pejabat eselon II, III dan sebagian eselon IV dan akan memberikan masukan kepada walikota dan sekot sebaga Ketua Baperjakat dalam bentuk analisis Strenght, Weakness, Oportunity, Threat (SWOT) setiap person,” ujarnya.
“Selain masukan ini, saya menyarankan kepada Baperjakat bahwa rolling harus dimaknai dari sisi kepentingan organisasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Oleh sebab itu, parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap birokrat harus dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, seperti kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, profesionalisme, persyaratan administrasi serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada daerah dan masyarakat Tomohon yang akan mereka layani,” tegas Sekretaris F-PDIP ini.
Ditambahkannya, selain itu, para calon pejabat ini harus memiliki kemampuan manajerial (administrasi dan manajemen ) serta kemampuan teknis operasional yang didukung dengan penguasaan sistem, tata cara dan prosedur kerja yang secara normatif tertuang dalam peraturan perundang-undanganan berlaku. (iker)
Tomohon – Menjelang pelaksanaan rolling jabatan di jajaran Pemkot Tomohon, sejumlah anggota DPRD memberikan ultimatum kepada pihak ekesekutif dalam hal ini Plt Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak dan Sekkot Tomohon Drs Arnold Poli SH MAP agar jangan mengakomodir pejabat yang terlilit dengan sejumlah permasalahan.
“Di tahun 2012 ini, walikota harus segarkan pejabat Tomohon lewat kebijakan rolling. Dan mereka yang bermasalah dengan hukum dan bermasalah dari sisi moral, sebaiknya tidak diakomodir supaya tidak merusak citra Pemkot Tomohon ke depan,” ungkap Paulus Sembel, Ketua Komisi A Dekot Tomohon.
Bahkan menurut Sembel, dirinya memiliki data soal track record pejabat Tomohon yang bermasalah. “Saya punya data track record semua pejabat eselon II, III dan sebagian eselon IV dan akan memberikan masukan kepada walikota dan sekot sebaga Ketua Baperjakat dalam bentuk analisis Strenght, Weakness, Oportunity, Threat (SWOT) setiap person,” ujarnya.
“Selain masukan ini, saya menyarankan kepada Baperjakat bahwa rolling harus dimaknai dari sisi kepentingan organisasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Oleh sebab itu, parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap birokrat harus dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, seperti kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, profesionalisme, persyaratan administrasi serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada daerah dan masyarakat Tomohon yang akan mereka layani,” tegas Sekretaris F-PDIP ini.
Ditambahkannya, selain itu, para calon pejabat ini harus memiliki kemampuan manajerial (administrasi dan manajemen ) serta kemampuan teknis operasional yang didukung dengan penguasaan sistem, tata cara dan prosedur kerja yang secara normatif tertuang dalam peraturan perundang-undanganan berlaku. (iker)