BeritaManado.com

Berkomitmen Selesaikan Ganti Rugi Lahan Depot Bitung, Ini Penjelasan Lengkap Pejabat Pertamina

June 16
08:10 2017
Foto bersama para ahli waris bersama bapak Hermawan usai pertemuan

Foto bersama para ahli waris bersama bapak Hermawan usai pertemuan

 

Dalam rangka mengupayakan percepatan penyelesaian masalah lahan depot TBBM Bitung, Pertamina pada tanggal 15 Juni 2017 telah mengadakan pertemuan dengan ahli waris keluarga Simon Tudus di ruangan CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut.

Menurut Hermawan, VP Asset Operations Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero) melalui rilis kepada BeritaManado.com, PT Pertamina (Persero) memandang perlu menyelenggarakan pertemuan tersbeut untuk mempercepat penyelesaian ganti rugi lahan depot TBBM Bitung.

Selama ini berkembang isu yang mengesankan bahwa Pertamina tidak serius dalam penyelesaian ganti rugi sehingga kasus ini menjadi berlarut-larut. Hal ini menimbulkan peluang bagi oknum-oknum yang sengaja memancing di air keruh untuk keuntungan pribadi.

Meluruskan isu-isu negatif tersebut, maka Pertamina berinisiatif mengadakan pertemuan bersama pihak ahli waris mengundang seluruh ahli waris Simon Tudus yang berjumlah 124 orang agar permasalahan menjadi jelas, dan penyelesaian ganti rugi lahan cepat selesai.

Kasus ini bermula pada tahun 1979, dalam rangka proyek pengembangan wilayah Indonesia timur, pemerintah pusat telah menugaskan para gubernur dan pemerintah provinsi menyediakan lahan dan Pertamina yang membangun depot BBM.

Dalam perkembangannya, ternyata tugas ini tidak diselesaikan dengan paripurna, terbukti dengan adanya tuntutan ahli waris yang meminta hak ganti rugi.

Menyikapi kondisi tersbeut, Pertamina menginginkan masalah ini segera diselesaikan. Mengingat pemerintah sedang giat-giatnya mendukung pengembangan kawasan timur Indonesia.

Kota Bitung yang merupakan salah-satu pertumbuhan ekonomi, mengharuskan Pertamina sebagai penyedia energi BBM, melakukan upgrading depot Bitung yang saat ini sudah memerlukan banyak perbaikan.

Kerangka penyelesaian lahan TBBM Bitung adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incraht yang menharuskan Pertamina mengosongkan lahan. Mengingat depot TBBM Bitung merupakan proyek vital nasional, maka secara peraturan dilindungi dan tidak dapat dikosongkan.

Berkenaan hal tersebut maka diselesaikan dengan cara kesepakatan damai (dading), dimana Pertamina membayar ganti rugi kepada ahli waris. Mengingat hal ini dalam tahap eksekusi, maka kesepakatan dading tersebut tetap dalam payung pengedilan negeri selaku eksekutor.

Pertamina sebagai perusahaan negara harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), dimana dalam penyelesaian masalah ganti rugi mengedepankan asas kewajaran, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa permasalahan utama dalam penyelesaian masalah ini, yaitu jumlah ahli sangat banyak (saat ini terdapat 124 orang untuk ahli waris Simon Tudus dan 26 orang ahli waris Martinus Pontoh), luas tanah yang berbeda dengan sertifikat, objek tanah yang tumpang tindih (overlap) antara sertifikat satu dengan lainnya, ahli waris yang belum seluruhnya bersepakat, serta kuasa ahli waris berbeda-beda. Hal ini belum termasuk gugatan baru yang muncul atas lahan tersebut meskipun sudah dinyatakan incraht.

Di samping itu, pihak ahli waris sampai saat ini belum mencapai kesepakatan atas pihak kuasa yang ditunjuk. Dengan ahli waris yang sangat banyak tersebut, jelas tidak memungkinkan bagi Pertamina untuk bernegosiasi secara langsung dengan ahli waris dan memang harus melalui kuasa.

Kondisi ini sangat menyulitkan Pertamina karena pihak yang mewakili ahli waris menjadi berbeda-beda dalam membangun kesepakatan.

Tahun 2012, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara telah membantu dengan membentuk tim penyelesaian permasalahan TBBM Bitung yang beranggotakan unsur Pemda, Kejaksaan Tinggi, BPKP, Polda dan Pertamina yang saat itu menghasilkan produk berupa inventarisasi dan verifikasi data ahli waris, pengukuran luas lahan, serta penilaian harga ganti rugi menggunakan jasa appraisal independen.

Namun pelaksanaan ganti rugi belum dapat diselesaikan karena antar ahli waris tidak mencapai kesepakatan.

Penetapan kuasa yang sah untuk mewakili komunikasi dengan ahli waris harus mendapat pengakuan dari pengadilan negeri selaku eksekutor, yang akan mengesahkan kesepakatan damai/dading. Pertamina tidak akan menerima atau menaggapi kuasa ahli waris yang tidak terdaftar dan mendapatkan pengakuan dari Pengadilan negeri.

Sejauh ini pihak Pertamina telah melakukan pembahasan dengan kuasa ahli waris yang diakui oleh Pengadilan Negeri Bitung, sdr Noldy Sulu and partners, namun dalam perkembangan terakhir terdapat kuasa ahli waris baru yang terdaftar yang juga mendapat pengakuan dari PN Bitung yaitu nyonya Lisa.

Kesepakatan ahli waris harus utuh (seluruh ahli waris) untuk menghindari resiko bagi Pertamina di kemudian hari akibat munculnya potensi gugatan baru. Ahli waris tidak sepantasnya mengalihkan permasalahan internal ahli waris, yaitu belum adanya kesepakatan seluruh ahli waris, kepada Pertamina dengan menyatakan bahwa Pertamina tidak mau membayar.

Adanya desakan beberapa pihak agar Pertamina membayar terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah menerima tawaran Pertamina, untuk sementara belum ada ketentuan yang memungkinkan Pertamina dapat memenuhi hal tersebut. dalam proses ganti rugi lahan harus memenuhi prinsip terang dan tunai. Artinya, kesepakatan harus bulat dengan seluruh ahli waris yang sah dan pembayaran harus diterima seluruh ahli waris serta proses pengalihan hak ke Pertamina dapat dilaksanakan.

Harga yang ditawarkan oleh Pertamina berdasarkan appraisal dan merupakan harga wajar yang dapat dipertanggung-jawabkan. Appraisal dilaksanakan KJPP yang telah diusulkan/mendapat rekomendasi oleh tim penyelesaian permasalahan tanah TBBM Bitung sebelumnya, yang pada waktu itu telah mendapatkan pendampingan dari BPKP dengan hasil sebesar Rp 1.550.000. Kredibilitas KJPP telah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu dipertanyakan.

Pertamina telah menyampaikan penawaran harga terakhir sebesar Rp 1.750.000 melalui surat Direktur SDM dan Umum tanggal 17 Januari 2017.

Awalnya, lahan yang dibeli pada waktu itu adalah lahan kosong dan mentah. Sangat berbeda dengan kondisi saat ini yang sudah merupakan lahan matang dan berharga, setelah berdirinya depot TBBM yang dibangun Pertamina. Kegiatan ekonomi sekitar wilayah depot pun menjadi meningkat. Secara tidak langsung ahli waris telah mendapatkan keuntungan dari depot ini karena nilai lahan meningkat.

Permintaan harga ganti rugi ahli waris yang melampaui harga wajar sudah pasti tidak akan dipenuhi Pertamina sebagai perusahaan negara yang harus taat pada peraturan dan menjunjung tinggi prinsip GCG.

Aspek lain yang patut dipertimbangkan adalah depot Bitung berperan utamanya untuk menyuplai BBM subsidi di wilayah Sulut dan Gorontalo. Kegiatan suplai BBM subsidi merupakan penugasan pemerintah untuk melayani kepentingan ini dan lebih merupakan kegiatan nirlaba (pengabdian).

Dalam konteks ini sangat bijaksana apabila ahli waris dan masyarakat tidak memandang depot TBBM Bitung melulu sebagai kegiatan komersial.

Menyelesaikan permasalahan ini segera, Pertamina saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, mengingat depot TBBM Bitung merupakan objek vital nasional yang cukup strategis.

Pihak ahli waris dan kuasanya diharapkan dapat segera melakukan konsolidasi internal, sehingga dapat segera membentuk kesepakatan dan kerukunan, dengan adanya kesepakatan tersebut maka tahapan selanjutnya akan dilaksanakan adalah pembuatan akta dading/perdamaian yang nantinya didaftarkan pada PN Bitung.

Selanjutnya, Pertamina mengharapkan dapat segera mendapatkan jawaban tertulis dari kuasa ahli waris atas penawaran yang telah disampaikan melalui surat Direktur SDM dan Umum. (***/JerryPalohoon)

Hermawan, VP Asset Operations Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero)

 

2 Comments

  1. Lokaseni July 10, 15:33

    Kalau tdk salah proses hukum sdh eksekusi jd siapa yang mengeksekusi itu yg hrs melanjutkan kalau melihat berhentinya kasus ini sdh sampai tahap eksekusi krn sertifikat akan dibuat dari berita acara eksekusi bukan ganti rugi krn putusan pengosongan dan byr sewa trim

    Reply to this comment
  2. FransAsLangelo June 22, 11:42

    Kepada Yth ;

    Bpk. Hermawan, VP Asset Operations Direktorat SDM, Teknologi Informasi dan Umum PT Pertamina (Persero)

    Redaksi Media ;
    https://beritamanado.com/berkomitmen-selesaikan-ganti-rugi-lahan-depot-bitung-ini-penjelasan-lengkap-pejabat-pertamina/

    Dengan hormat,
    Saya selaku anak dari salah satu pihak ahliwaris menyampaikan terima kasih atas respon tentang hak kepemilikan saudara2 dan orang tua2 kami tersebut.

    Namun mensikapi kata demi kata serta kalimat demi kalimat tentang berita ini, lagi2 saya menemukan hal2 yg Klasik dan Klise.

    Utk itu dgn ini saya mencoba menjawabnya anggaplah saya adalah pengamat yg mewakili warga masyarakat kaum awam/ biasa, utk itu saya menunggu Hak Jawab dari yg bersangkutan utk memberikan Informasi yg lebih Akurat Agar Persepsi dan Asumsi seperti Pendapat saya ini bisa terjawabkan dgn tuntas dan JurDil seperti yg kita bersama inginkan.

    1. Ttg Isu2 Negative yg disebutkan ;

    Bukankah isi berita ttg steatment ini cukup menjelaskan ttg isu2 tersebut Positive atau negative adalah kembali kepada pendapat masyarakat.

    2. Terima kasih atas pengakuan steatment ini bahwa PUTUSAN SUDAH INCRACHT. dan memang demikian adanya.

    3. Dan terima kasih juga bahwa pengakuan selanjutnya bahwa sudah adanya DADING.

    Pertanyaannya dengan siapakah DADING tersebut di sepakati, dan Siapakah yg memperjuangkan DADING TERSEBUT apakah..?; Pihak NOLDY SULU LAW & PARTNERTS berdasarkan AKTA NOTARIIL yg ada mungkin PERLU kiranya di PERIKSA DAN DI KERITISI LEBIH LANJUT ttg Ke ABSAHANNYA.

    Setau saya Azas AKTA NOTARIIL ITU adalah KESEPAKATAN ATAU PERSETUJUAN DI BAWAH TANGAN YG DI CATATKAN DAN DI DAFTARKAN KE PEJABAT NOTARIS UTK DIBUATKAN AKTANYA.

    KITA JUGA PERLU TAU TTG KEABSAAN SYARAT2 BERLAKUNYA NOTARIIL YG ADA APAKAH TELAH MEMENUHI SYARAT2 UTK DI PERGUNAKAN SESUAI MAKSUD DAN TUJUANNYA…..BUKAN???

    Bukankah SURAT DADING yg di MAKSUD Hasil dari PERJUANGAN Ibu LISA & GROUP SESUAI SURAT KUASANYA DARI THERESIA S. LANGELO.

    4. Kalau memang PT. PERTAMINA menjalankan seperti Steatment sbb ;

    “Pertamina sebagai perusahaan negara harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG), dimana dalam penyelesaian masalah ganti rugi mengedepankan asas kewajaran, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

    Kiranya tidak perlu ada Basa basi lagi diantara semua pihak terkait sebab Pada Semua Tingkatan Putusan2 yg ada yg Harus di Jalankan Oleh Pihak Eksekutor dlm Hal ini Pengadilan Negeri (PN) Bitung dan Semua Pihak Tergugat Yg TERHUKUM DAN TELAH DI KALAHKAN WAJIB MENJALANKAN AMAR PUTUSAN YG ADA.

    Dan semua PUTUSAN YG ADA JELAS2 Tidak PERNAH Menyatakan TTG KEBERADAAN NOLDY SULU LAW & PARNERTS AKAN TETAPI KUASA AHLI WARISNYA YG MEMPERJUANGKAN SEJAK AWAL ADALAH “Ny. THERESIA S. LANGELO DAN 10 PENGACARANYA.” DAN CUKUP JELAS DITERANGKAN DALAM SEMUA PUTUSAN YG ADA.

    5. Bahwa KUASA AHLIWARIS SEJAK AWAL TIDAK PERNAH BERUBAH SESUAI PUTUSAN2 YG ADA SAMPAI TERLAKSANANYA PENUNTASAN DI PIMPIN OLEH THERESIA S. LANGELO DAN SIAPAPUN YG DIA TUNJUK UTK MENBANTU UPAYAHNYA DAN USAHANYA.

    6. Soal jumlah Ahliwaris itu adalah Urusan Internal Pihak KELUARGA AHLIWARIS ITU SENDIRI.

    Pihak PERTAMINA hanya perlu menjalankan PUTUSAN2 yg ada DAN YG SUDAH INCRAHT, yg jelas di dalamnya menyebutkan siapa PEJUANG YG TELAH BERJUANG AN. PARA AHLIWARIS.

    “Kecuali Pertamina merasa punya hubungan tertentu dan merasa bertanggung jawab secara moral atas hasil2 yg akan di peroleh oleh tiap2 Ahliwaris yg ada.”

    Sehingga Perlu kiranya masuk mencampuri urusan internal Pihak Ahliwaris ttg Pembagian Hak2 Budel/ Harta warisan Orang tua dan Kakek serta Nenek kami tersebut.

    “Sedangkan semuanya telah diatur dalam Surat Khusus ttg Pembagian tersebut yg di sebut dgn “KITAB MERAH” Yg di Pegang Oleh; Pemegang Kuasa (AM) Ahliwaris yaitu; Theresia S. Langelo yg  yg disumpah secara Adat Kebudayaan MINAHASA yg Keberadaan WARISAN ADAT BUDAYA SERTA KEBUDAYAAN DI NKRI di Jamin OLEH ; UU.”

    Sehingga tidak patut lagi menurut saya pihak PT. PERTAMINA dan Pihak2 Terkait Lainnya melayani Pihak manapun dgn Dahlil Apapun dgn Dasar Apapun di Luar Nama2 yg di Sebutkan Dalam Putusan2 Incraht yg ada.

    Mengenai Kuasa yg Seolah2 Tumpang tindih, Silahkan Buka Arsip PN Pengadilan Bitung ttg KeAbsahan Kuasa2 Mereka Apakah Sebelumnya yg bersangkutan sudah Pernah di Cabut Surat Kuasanya Atau Blum.

    7. Bagaimana kiranya Mungkin ttg Over Lap itu di Ada2kan Bagi Keputusan yg Sudah INCRAHT. yg menyatakan Melalui Proses yg Sangat Panjang dan Berliku2 yg Pastinya juga berkenaan dgn Luas dan Ukuran Tanah sudah Jelas Sejak diawal2 Persidangan telah di Proses TUNTAS di masa Lampau dan Tidak Perlu adanya Pengabulan2 Pengukuran2 dan Pengakuan2 Bidang2 Batas Secara Berulang2, yg pada Akhirnya SUDAH ADA Putusan INCRAHT-NYA….telah menyatakan Proses semua Aspek Legalnya Telah TUNTAS dan TELAH Di Putuskan Berdasarkan Keputusan Itu sendiri.

    8. Kita semua tau Bahwa Kel. BESAR PONTOH (ahli waris Marthinus Pontoh) TELAH DI KALAHKAN OLEH PERTAMINA DAN PEMPROV SERTA BPN DALAM PUTUSAN PK. TERAKHIR. DENGAN ADANYA BUKTI2 BARU “BAHWA SERTIFIKAT MEREKA DIMASA LAMPAU OLEH DOKUMENT TUA PIHAK BANK PERNAH DI LELANG DAN MASUK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN, LALU DI BELI OLEH PIHAK LAIN DAN DI PINDAH TANGAN/ di Alihkan dll. KEPADA PIHAK PERTAMINA DSB.

    9. Mengenai NILAI GANTI RUGI, BUKANKAH SEKARANG UU-NYA SUDAH JELAS BAHWA NJOP DI TAMBAH HARGA KOMERSIAL (SURVEY BANK) DI BAGI DUA DAN DI BERIKAN SEBAGAI “GANTI UNTUNG.”

    MENGINGAT PT. PERTAMINA ADALAH PIHAK YG DI KALAHKAN DAN NOTA BENE ADALAH PIHAK TERHUKUM BESERTA AGRARIA/ BPN DAN PEMPROV. SEBAGAIMANA DI DI PUTUSKAN OLEH PUTUSAN YG TELAH INCRAHT….MAKA KAJIAN HARGA HARUSLAH MELIHAT PUTUSAN INCRAHT YG ADA DAN TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN KAJIAN MEKANISME LAIN DI LUAR KETETAPAN PUTUSAN INCRAHT SEUAI PERATURAN DAN PERUNDANG2AN SERTA, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DLL. “TTG GANTI UNTUNG-NYA”.

    10. KEUNTUNGAN AHLIWARIS SAAT INI BELUM TENTU SEIMBANG DGN PERJUANGANNYA SELAMA PULUHAN TAHUN DAN DGN SEGALA BIAYA Serta Waktu YG TELAH DI HABISKAN BELUM LAGI TTG KERUGIAN MORAL DAN MORILNYA, SEPERTi YG DI KETAHUI BAHWA PIHAK AHLIWARIS BERJUMLAH RATUSAN ORANG BANYAKNYA, Berapakah tiap2 Orang Memperoleh Jumlah Haknya…..yg Kelihatannya sangat Besar itu….?

    11. Benarkah bahwa Kegiatan PT. PERTAMINA SEPENUHNYA ADALAH NIRLABA ALIAS PENGABDIAN….HEHEHEHHEEEhehehheheee……Tentunya ttg hal tersebut akan panjang perdebatannya dan melampaui Riset serta Kajian, Apakah Pihak Keluarga Ahliwaris Perlu Meminta Pendapat Para Pakar dan Ahli Tata Negara dan Ekonomi dll. utk di jadikan Refrensi atau bahkan Mungkin Rekomendasi utk memahami hal dimaksud tersebut.

    12. Mengenai Jasa Appraisal Independen.

    KJPP yang telah diusulkan/mendapat rekomendasi oleh tim penyelesaian permasalahan tanah TBBM Bitung sebelumnya, yang pada waktu itu telah mendapatkan pendampingan dari BPKP dengan hasil sebesar Rp 1.550.000. Kredibilitas KJPP telah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu dipertanyakan.

    *****TTg Hal tersebut ; kita semua bisa Browsing di Google.*****

    Biasanya siapa sich dan proyek2 seperti apa yg menggunakan Jasa2 seperti hal tersebut.

    Jawabannya adalah Pihak Swasta yg akan membangun Proyek2 Baru guna memperoleh Kucuran Dana yg berimbang dgn Nilai Proyek Khususnya Proyek Pemerintah sehingga Proposalnya di Menangkan memalalui mekanisme Lelang Proyek Pemerintah dan guna Serta memperoleh Persetujuan Pendanaan berbagai Instansi Terkait dll. Bla….bla….bla….

    Yg Tidak Bisa disamakan dgn Persoalan Kemenangan dgn PUTUSAN ICRAHT Ahliwaris Dotu Simon Tudus tersebut.

    APAKAH PERLU REKOMENDASI, MENPOLHUKHAM DLL….?

    ATAS PUTUSAN INCRAHT YG ADA….? SUPAYA TAMBAH JELAS, RASANYA BAKALAN TUMPANG TINDIH…NANTINYA.

    SESUAI PUTUSAN INCRAHT YG ADA DI SEBUT GANTI RUGI UTK PENGUASAAN TAMPA HAK SELAMA 50 THN. DAN MEMBAYAR TANAH LAHAN TANAH TERSEBUT……..dsb.

    Jadi Ganti Rugi dan Bayar Tanah itu adalah dua( 2 ) hal yg berbeda meskipun tampak sama berada dlm satu Putusan

    YANG PADA AZAS POKOKNYA HARUS KEMBALI BERPEDOMAN/ BERDASARKAN/ SESUAI PUTUSAN INCRAHT YG ADA DAN TIDAK BOLEH ADA CARA2 LAIN YG DI LUAR PUTUSAN INCRAHT YANG ADA DAN WAJIB DI JALANKAN OLEH SEMUA PIHAK.

    Hal2 tersebut inilah yg Perlu kiranya di Keritisi dan disikapi Agar Jangan Sampai Asumsi2 Negative Trus Berkembang di Masyarakat SEPERTI saya ini, namun Azas Praduga tak bersalah juga sudah di atur dlm UU….

    Itu menurut Pendapat dan Penilaian dan Saran saya mewakili Masyarakat dan Para Pihak Ahliwaris yg mungkin saja sependapat dgn saya.

    Mohon maaf sebelumnya apabila ada ke Khilafan dalam kata2 dan kalimat yg terbatas ruang lingkup pembahasannya melalui Media ini dan Terimakasih.

    Di Tulis oleh ;
    Fransiskus Langelo.

    Dengan ini juga menyampaikan ;

    “Selamat BerIbadah Puasa bagi saudara-saudara ku Kaum Muslim sebangsa dan setanah air semoga memperoleh kemenangan atas Ibadahnya di Hari Raya Idul Fitry nanti.”

    GBU ALL.

    Reply to this comment

Write a Comment