AMURANG –Untuk meningkatkan upaya serta mutu pelayanan disektor publik. Maka, Pemkab Minahasa Selatan harus serius melihat kinerja para kepala SKPD. Pun demikian, bupati Tetty Paruntu harus segera mengevaluasi mereka. Jangan tunggu terlalu lama. Karena, mereka juga akan merasa bosan kalau hanya janji-janji saja.
‘’Banyak pejabat di Minsel justru tak serius melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan,kualitas mereka bukannya maju. Melainkan, lebih turun saja. Olehnya, kami akan sampaikan kepada bupati Tetty Paruntu soal bagaimana melihat kinerja para kepala SKPD. Melalui BKDD Minsel, pihaknya akan ikut mengawasi sejauh mana kinerja mereka,’’ ujar Kepala BKDD Minsel Drs Joutje Dehoop kepada sejumlah media Jumat (16/09) tadi.
Menurut Dehoop, kinerja para kepala SKPD di jajaran Pemkab Minsel harus dievaluasi. Kinerja pejabat di Minsel sementara dalam pengawasan, diantaranya pengawasan kinerja, jam masuk kantor, dan lain-lain. ”Jika ada kepala SKPD yang tidak maksimal dalam mengontrol setiap tupoksi yang ada di SKPD-nya. Maka pihak BKDD Minsel yang merupakan sekretaris Baperjakat akan menyampaikan hasil kinerja mereka kepada tim,” jelas Dehoop.
Dijelaskan lagi, bahwa secara teknis, kerja di SKPD, tersebar habis pada semua pegawai di SKPD tersebut. ”Dan kepala SKPD tahu setiap tugas pokok dan fungsi mereka. Sehingga keterkaitan kerja antara pimpinan dan bawahan bisa bersinergi dengan baik,” jelas dia.
Namun ketika disentil soal konsep Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), EE Mangindaan. Terkait tugas pokok dan fungsi setiap PNS yang di pampang di ruang SKPD tersebut bagi Dehoop itu merupakan usul yang baik dan harus diterapkan di setiap SKPD Minsel. ”Hal ini akan memudahkan Kepala SKPD dalam mengawasi setiap kinerja bawahannya tersebut,” kuncinya. (ape)
AMURANG –Untuk meningkatkan upaya serta mutu pelayanan disektor publik. Maka, Pemkab Minahasa Selatan harus serius melihat kinerja para kepala SKPD. Pun demikian, bupati Tetty Paruntu harus segera mengevaluasi mereka. Jangan tunggu terlalu lama. Karena, mereka juga akan merasa bosan kalau hanya janji-janji saja.
‘’Banyak pejabat di Minsel justru tak serius melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan,kualitas mereka bukannya maju. Melainkan, lebih turun saja. Olehnya, kami akan sampaikan kepada bupati Tetty Paruntu soal bagaimana melihat kinerja para kepala SKPD. Melalui BKDD Minsel, pihaknya akan ikut mengawasi sejauh mana kinerja mereka,’’ ujar Kepala BKDD Minsel Drs Joutje Dehoop kepada sejumlah media Jumat (16/09) tadi.
Menurut Dehoop, kinerja para kepala SKPD di jajaran Pemkab Minsel harus dievaluasi. Kinerja pejabat di Minsel sementara dalam pengawasan, diantaranya pengawasan kinerja, jam masuk kantor, dan lain-lain. ”Jika ada kepala SKPD yang tidak maksimal dalam mengontrol setiap tupoksi yang ada di SKPD-nya. Maka pihak BKDD Minsel yang merupakan sekretaris Baperjakat akan menyampaikan hasil kinerja mereka kepada tim,” jelas Dehoop.
Dijelaskan lagi, bahwa secara teknis, kerja di SKPD, tersebar habis pada semua pegawai di SKPD tersebut. ”Dan kepala SKPD tahu setiap tugas pokok dan fungsi mereka. Sehingga keterkaitan kerja antara pimpinan dan bawahan bisa bersinergi dengan baik,” jelas dia.
Namun ketika disentil soal konsep Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), EE Mangindaan. Terkait tugas pokok dan fungsi setiap PNS yang di pampang di ruang SKPD tersebut bagi Dehoop itu merupakan usul yang baik dan harus diterapkan di setiap SKPD Minsel. ”Hal ini akan memudahkan Kepala SKPD dalam mengawasi setiap kinerja bawahannya tersebut,” kuncinya. (ape)