MANADO – DPRD Sulut menyoroti usulan anggaran APBD 2011 yang diajukan
pihak eksekutif karena anggaran belanja pegawai lebih besar daripada anggaran belanja untuk publik. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada anggaran langsung seperti yang
tertera dalam KUA-PPAS APBD 2011.
“Secara kasat mata kami menilai, KUA-PPAS APBD 2011 belum pro rakyat. Ditandai dengan anggaran belanja tidak langsung proporsinya lebih besar jika dibandingkan belanja langsung,” jelas salah-satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Eddyson Masengi.
Dalam KUA PPAS APBD 2011 menurut Masengi tercantum anggaran belanja tidak langsung dipatok sebesar Rp 673,872,794,000,- sedangkan anggaran belanja langsung Rp 482,269,756,422,-. Dengan demikian, anggaran untuk
membiayai keperluan pegawai atau belanja tidak langsung lebih besar dari
anggaran publik yang diplot di belanja langsung.
“Dalam pembahasan nanti kita akan berupaya untuk membalik proporsi anggaran. Jadi anggaran langsung lebih besar daripada anggaran tidak langsung, mengingat anggaran langsung diplot untuk pembangunan sarana publik,” jelasnya. (EN)
MANADO – DPRD Sulut menyoroti usulan anggaran APBD 2011 yang diajukan
pihak eksekutif karena anggaran belanja pegawai lebih besar daripada anggaran belanja untuk publik. Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar daripada anggaran langsung seperti yang
tertera dalam KUA-PPAS APBD 2011.
“Secara kasat mata kami menilai, KUA-PPAS APBD 2011 belum pro rakyat. Ditandai dengan anggaran belanja tidak langsung proporsinya lebih besar jika dibandingkan belanja langsung,” jelas salah-satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Eddyson Masengi.
Dalam KUA PPAS APBD 2011 menurut Masengi tercantum anggaran belanja tidak langsung dipatok sebesar Rp 673,872,794,000,- sedangkan anggaran belanja langsung Rp 482,269,756,422,-. Dengan demikian, anggaran untuk
membiayai keperluan pegawai atau belanja tidak langsung lebih besar dari
anggaran publik yang diplot di belanja langsung.
“Dalam pembahasan nanti kita akan berupaya untuk membalik proporsi anggaran. Jadi anggaran langsung lebih besar daripada anggaran tidak langsung, mengingat anggaran langsung diplot untuk pembangunan sarana publik,” jelasnya. (EN)