BeritaManado.com

Begini Cara Komisi 1 DPRD Sulut Membantu Bakamla Zona Tengah

June 13
15:33 2017

Bakamla dan Komisi 1 DPRD Sulut

Manado – Bakamla memiliki tanggung-jawab besar mengamankan wilayah NKRI hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari berbagai gangguan keamanan. Namun alokasi anggaran yang minim menjadi penghambat kinerja maksimal personil Bakamla.

Hal tersebut yang mendasari sehingga di laksanakanlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulut bersama Zona Maritim Tengah Bakamla RI yang dihadiri langsung Kepala Zona Maritim Tengah, Brigjen (Pol) Drs Bastomy Sanap SH. MBH. M.Hum, di ruang rapat II DPRD Sulut, Selasa (13/6/2017).

Bakamla Bastomy Sanap Ferdinand Mewengkang

“Komisi 1 mitra Bakamla sebagai alat yang bisa mengontrol dan mengawasi kinerja kami. Terima-kasih atas dukungan komisi 1 untuk memperjuangkan anggaran dari pemerintah provinsi. Karena kami juga menjaga wilayah laut Sulawesi Utara maka secara spesifik alangkah lebih baik pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan kapal kecil yang lebih cepat dengan penggunaan BBM lebih hemat untuk operasional penjagaan hingga pulau-pulau kecil,” jelas Brigjen Bastomy Sanap.

Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, mengakui tugas besar yang diemban Bakamla tidak ditunjang anggaran yang proposional. Kelemahan negara ketika membentuk suatu badan atau lembaga yang memiliki tanggung-jawab besar tapi tidak ditunjang dengan anggaran yang layak.

Bakamla Jems Tuuk Netty Pantow

“Bakamla ini institusi vertikal yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Bakamla zona tengah meliputi provinsi-provinsi di pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Terorisme, illegal fishing dan trafficking adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia sehingga peran Bakamla sangat dibutuhkan tentu harus ditunjang dengan anggaran yang memadai,” terang Ferdinand Mewengkang.

Sementara anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Netty Agnes Pantow, memberi perhatian pada tugas dan tanggungjawab Bakamla mengamankan wilayah laut Indonesia dari ancaman keamanan.

Bakamla Deky Palinggi Ferdinand Mewengkang Bastomy Sanap Kepala Bakamla Zona Tengah

Menarik, Netty Pantow mengungkapkan dugaan ancaman keamanan wilayah laut ketika beberapa waktu lalu sempat menerima informasi dari masyarakat Minahasa Utara tentang sebuah kapal kecil mencurigakan masuk ke pulau Talise.

“Ketika itu masyarakat kompak menanyakan kepada para penumpang kapal asing tersebut, dialeg mereka sangat mencurigakan oleh masyarakat langsung menyuruh mereka untuk pergi. Kejadian ini membuktikan bahwa wilayah laut kita rentan dengan ancaman keamanan, karena bisa saja yang masuk itu teroris jika kita kurang melakukan langkah antisipasi,” tutur Netty Pantow.

Bakamla Ferdinand Mewengkang wawancara

Kepala Bakamla zona tengah, Brigjen (Pol) Bastomy Sanap, mengatakan, untuk ancaman keamanan wilayah dibutuhkan peran serta masyarakat untuk secepatnya melaporkan kepada pemerintah terdekat. Bakamla memiliki prosedur tetap untuk mengusir kapal asing yang masuk dan melewati wilayah perbatasan laut NKRI.

“Aturan internasional, pertama kita memberi tembakan peringatan, kalau tidak digubris selanjutnya tembak depan anjungan, tiga kali tembakan peringatan tetap tidak digubris maka langsung dilakukan penembakan ke kapal,” tukas Bastomy Sanap pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 Ferdinand Mewengkang, dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Deky Palinggi, Sekretaris Komisi Jeanny Mumek, anggota Jems Tuuk, Mursan Imban dan Denny Sumolang. (JerryPalohoon)

anggota komisi 1 dprd sulut foto bersama

 

 

 

 

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment