Manado – Banyak tindak pidana pemalakan kehutanan dan masalah kehutanan lainnya di Sulut cukup tinggi untuk itu diminta instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan. Hal itu terungkap dalam Rakor Tim Terpadu Pengamanan Huta Provinsi Sulut di Hotel Quality Manado, kamis (27/1/2014).
Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil mengatakan, sampai Bulan Okotber 2014 telah ditemukan sebanyak delapan kasus, perkebunan dalam kawasan hutan empat kasus, penggunaan kawasan hutan non prosedural empat kasus.
Hal itu dinilai cukup tinggi. Untuk itu dia meminta operasi tim terpadu pengamanan hutan terus ditingkatkan.
“Pengawasan ekstra ketat harus dilakukan agar hutan dan ekosistem dapat terjaga demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Kansil.
Selain itu dia mengingatkan, memasuki musim penghujan para stakeholders pembangunan bidang kehutanan didaerah ini untuk mengantisipasi kondisi hutan yang ada.
“Secara rutin memantau hutan yang berpotensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” kata Kansil. (rizath polii)
Manado – Banyak tindak pidana pemalakan kehutanan dan masalah kehutanan lainnya di Sulut cukup tinggi untuk itu diminta instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan. Hal itu terungkap dalam Rakor Tim Terpadu Pengamanan Huta Provinsi Sulut di Hotel Quality Manado, kamis (27/1/2014).
Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil mengatakan, sampai Bulan Okotber 2014 telah ditemukan sebanyak delapan kasus, perkebunan dalam kawasan hutan empat kasus, penggunaan kawasan hutan non prosedural empat kasus.
Hal itu dinilai cukup tinggi. Untuk itu dia meminta operasi tim terpadu pengamanan hutan terus ditingkatkan.
“Pengawasan ekstra ketat harus dilakukan agar hutan dan ekosistem dapat terjaga demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Kansil.
Selain itu dia mengingatkan, memasuki musim penghujan para stakeholders pembangunan bidang kehutanan didaerah ini untuk mengantisipasi kondisi hutan yang ada.
“Secara rutin memantau hutan yang berpotensi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” kata Kansil. (rizath polii)