Bitung – Anggota DPRD Kota Bitung, Ronny Boham mengaku prihatin dengan kondisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) semenjak rolling tanggal 5 Januari lalu.
Apalagi dampaknya mulai berimbas pada keterlambatan gaji PNS karena tak adanya pejabat yang berwenang menandatangi administrasi.
“Kasihan para PNS, dituntut profesional tapi gaji terlambat dibayar. Jadi jangan heran kalau saat ini kinerja pemerintahan jadi lambat,” kata Ronny, Rabu (11/01/2017).
Politisi Partai Demokrat ini mengaku tak habis pikir dengan situasi kekosongan jabatan Sekda yang hingga kini belum terisi.
“Keadaan ini membingungkan, pemerintah sepertinya blunder dalam menempatkan pejabat,” katanya.
Dan jika dipaksakan, kata anggota Komisi B DPRD Kota Bitung ini bisa-bisa semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan kena TGR.
“Tapi semoga saja tidak, dan saya yakin ada solusi yang bisa diambil secepatnya,” katanya.(abinenobm)
Bitung – Anggota DPRD Kota Bitung, Ronny Boham mengaku prihatin dengan kondisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) semenjak rolling tanggal 5 Januari lalu.
Apalagi dampaknya mulai berimbas pada keterlambatan gaji PNS karena tak adanya pejabat yang berwenang menandatangi administrasi.
“Kasihan para PNS, dituntut profesional tapi gaji terlambat dibayar. Jadi jangan heran kalau saat ini kinerja pemerintahan jadi lambat,” kata Ronny, Rabu (11/01/2017).
Politisi Partai Demokrat ini mengaku tak habis pikir dengan situasi kekosongan jabatan Sekda yang hingga kini belum terisi.
“Keadaan ini membingungkan, pemerintah sepertinya blunder dalam menempatkan pejabat,” katanya.
Dan jika dipaksakan, kata anggota Komisi B DPRD Kota Bitung ini bisa-bisa semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan kena TGR.
“Tapi semoga saja tidak, dan saya yakin ada solusi yang bisa diambil secepatnya,” katanya.(abinenobm)