Manado – Sesuai peraturan maka pembahasan melalui Banggar dan TAPD. Namun perlu menerima aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD sesuai komisi masing-masing.
Demikian penjelasan awal Amir Liputo pada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) KUA-PPAS APBD 2019 antara Komisi 3 bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) Sulawesi Utara, Selasa (30/10/2018).
“Kami telah memegang dokumen Sekprov terkait KUA, sementara PPAS belum masih menunggu pembahasan. Setelah KUA-PPAS menjadi acuan SKPD menyusun RKA,” tutur Amir Liputo pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Adriana Dondokambey.
Amir Liputo mengusulkan kepada Badan Litbangda fokus pada penelitian pengembangan pariwisata atau produk lokal yang memiliki nilai ekonomi.
“Ibarat kelola perusahaan ini rugi. Biaya operasional miliaran tapi belanja hanya 500 juta. Mestinya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk SKPD harus seimbang dengan output,” jelas Amir Liputo.
Sebelumnya, pada rapat dalam rangka KUA-PPAS APBD 2019, Kepala Litbangda Sulut, dr Jemmy Lampus, memaparkan 12 program dengan anggaran total Rp. 5,4 Milliar lebih, terdiri Rp. 2,45 Milliar belanja langsung dan gaji pegawai Rp. 2,9 Milliar.
(JerryPalohoon)
Manado – Sesuai peraturan maka pembahasan melalui Banggar dan TAPD. Namun perlu menerima aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD sesuai komisi masing-masing.
Demikian penjelasan awal Amir Liputo pada pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) KUA-PPAS APBD 2019 antara Komisi 3 bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) Sulawesi Utara, Selasa (30/10/2018).
“Kami telah memegang dokumen Sekprov terkait KUA, sementara PPAS belum masih menunggu pembahasan. Setelah KUA-PPAS menjadi acuan SKPD menyusun RKA,” tutur Amir Liputo pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Adriana Dondokambey.
Amir Liputo mengusulkan kepada Badan Litbangda fokus pada penelitian pengembangan pariwisata atau produk lokal yang memiliki nilai ekonomi.
“Ibarat kelola perusahaan ini rugi. Biaya operasional miliaran tapi belanja hanya 500 juta. Mestinya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk SKPD harus seimbang dengan output,” jelas Amir Liputo.
Sebelumnya, pada rapat dalam rangka KUA-PPAS APBD 2019, Kepala Litbangda Sulut, dr Jemmy Lampus, memaparkan 12 program dengan anggaran total Rp. 5,4 Milliar lebih, terdiri Rp. 2,45 Milliar belanja langsung dan gaji pegawai Rp. 2,9 Milliar.
(JerryPalohoon)