BeritaManado.com – Berita Terkini dari Manado

Ambil Fasilitas Difabel harusnya ada Sanksi Pidana

July 31
21:09 2018

Manado, BeritaManado.com – Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw  saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia di Ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (31/7/18) siang.

“Harus ada affirmative action untuk para disabilitas dan lansia ini. Jangan hanya melakukan pembangunan fisik daerah namun juga harus memikirkan mereka dalam setiap aspek,” kata Steven Kandouw.

Lanjut Steven Kandouw, menjabarkan affirmative action harus dilakukan secara tersinkronisasi melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada. Pertama, pelayanan kesehatan dengan cover BPJS untuk para lansia. Yang kedua, bisa dengan menyalurkan bantuan sosial berupa pemberian bahan natura maupun bantuan keuangan. Kemudian berikut untuk penyandang disabilitas dapat dibuatkan akses dan fasilitas khusus di tempat-tempat umum seperti tempat duduk khusus, toilet khusus, tempat antrian atau area parkir yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Untuk mereka yang tidak berhak mengambil fasilitas para difabel maka ada sanksi pidana yang menanti,” tegas Steven Kandouw

Steven Kandouw juga menegaskan pentingnya identifikasi informasi para penyandang disabilitas dan lansia di masing-masing kabupaten dan kota.

“Jangan berharap pada bantuan Non Governmental Organization karena yang selalu ada adalah pemerintah. Karenanya harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Pemkab dan Pemkot yang memiliki populasi penyandang disabilitas dan lansia harus membuka diri. Jangan pilih kasih,” tukas Kandouw.

Steven Kandouw juga mengimbau agar identifikasi dilakukan hingga ke pelosok desa-desa.

“Yang penting data harus betul, banyak jalan cari informasi hingga ke pelosok desa. Para disabilitas dan lansia ini bukan kaum yang so nyanda guna, bila diberdayakan mereka dapat memberi kontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lansia adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Kandouw.

Sebelumnya, Kepala Bagian Kerawanan Sosial Dampak  Bencana Penanggulangan  Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Biro Kesra Setdaprov Sulut, Piter Jacob Toad SE  dalam laporanya mengatakan maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan di daerah dalam rangka mewujudkan amanat undang -undang terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta lansia

Tujuan agar terlaksananya sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang sisabilitas dan lansia, tersedianya usulan rekomendasi penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia dan terlaksana pelaporan pelaksanaan kegiatan instansi/ lembaga terkait kabupaten/ kota  dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia kepada gubernur.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos MARS beserta jajaran, perwakilan dinas kesehatan, dinas sosial Setda Provinsi Sulut, perwakilan Pemkab/Pemkot se Sulawesi Utara, para penyandang disabilitas dan lansia se Sulawesi Utara.

(***/JerryPalohoon)

 

 

 

 

 

 

 

Ads




0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

20 − 2 =