Manado – Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah provinsi melakukan pemetaan anggaran bagi 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD mendengarkan penjelasan Gubernur atas Perubahan APBD 2018, Jumat (14/9/2018) lalu, mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan di kabupaten dan kota berdasarkan skala prioritas.
“Soal pemetaan anggaran bagi 15 kabupaten dan kota, APBD Sulut tidak besar juga tidak kecil, jika dilakukan pemetaan maka pembangunan tidak akan kelihatan. Pemprov melihat skala prioritas sesuai perencanaan,” jelas Olly Dondokambey.
Hal lain disampaikan Olly Dondokambey menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, bahwa sesuai usulan CPNS 2018 sebanyak 700 CPNS dengan jumlah setengahnya untuk tenaga guru.
“Sesuai usulan 700 CPNS 50 persen tenaga guru untuk memenuhi kebutuhan guru di SMA, SMK sederajat, sehingga nanti tidak ada lagi keluhan kekurangan guru. Juga soal pungutan di sekolah tidak diperbolehkan sama sekali,” tukas Olly Dondokambey pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
(JerryPalohoon)
Manado – Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah provinsi melakukan pemetaan anggaran bagi 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD mendengarkan penjelasan Gubernur atas Perubahan APBD 2018, Jumat (14/9/2018) lalu, mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan di kabupaten dan kota berdasarkan skala prioritas.
“Soal pemetaan anggaran bagi 15 kabupaten dan kota, APBD Sulut tidak besar juga tidak kecil, jika dilakukan pemetaan maka pembangunan tidak akan kelihatan. Pemprov melihat skala prioritas sesuai perencanaan,” jelas Olly Dondokambey.
Hal lain disampaikan Olly Dondokambey menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, bahwa sesuai usulan CPNS 2018 sebanyak 700 CPNS dengan jumlah setengahnya untuk tenaga guru.
“Sesuai usulan 700 CPNS 50 persen tenaga guru untuk memenuhi kebutuhan guru di SMA, SMK sederajat, sehingga nanti tidak ada lagi keluhan kekurangan guru. Juga soal pungutan di sekolah tidak diperbolehkan sama sekali,” tukas Olly Dondokambey pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
(JerryPalohoon)