Edwin Moniaga SH. MH (foto ist)
Manado – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado, sejumlah kandidat yang saat ini ramai diberitakan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Manado periode 2015-2020, mulai menyatakan kesiapannya.
Terkait hal itu, Edwin Moniaga, Akademisi Unsrat ini mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk tidak terlibat politik praktis.
“Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS diingatkan agar tidak terlibat politik. Karena pada peraturan tersebut sangat jelas PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS juga dilarang berkampanye dan mengajak orang lain untuk mendukung calon tertentu,” ujar Moniaga, dosen Fakultas Hukum Unsrat ini.
Kepada BeritaManado.com, melalui pesan media sosial FaceBook yang dikirimkan ke wartawan, Moniaga mengkritisi salah satu sikap PNS Kota Manado yang dengan terbuka menyampaikan dipublik terkait pernyataan Wali Kota Manado yang bersedia untuk kembali maju dalam pencalonan mendatang, jika diperkenankan masyarakat.
“Seorang PNS harus paham betul akan tugas dan wewenangnya. Kalau hanya untuk mensosialisasikan tentang program pemerintah, itu merupakan tindakan yang wajar. Tapi, jika pernyataan tersebut bernuansa politik, harusnya PNS itu tidak boleh meneruskannya ke publik karena sudah menunjukkan sikap tidak netral,” kata Moniaga, tanpa menyebutkan oknum PNS yang dimaksud.
Lebih lanjut dikatakan Moniaga, untuk pernyataan ajakan menarik dukungan untuk Pilkada, memiliki tahapan yang akan diatur oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada yang diamanat undang-undang.
Hal ini keliru, tidak cerdas dan fair – Edwin Moniaga, akademisi Unsrat Manado
“Ajakan meminta dukungan itu ada tahapannya nanti di Pilkada oleh jurkam (juru kampanye) yang ditunjuk dan mendapat persetujuan KPU. Ajakan yang disampaikan oleh Wali Kota yang diteruskan oknum PNS itu justru akan merugikan GSVL (Wali Kota Manado saat ini). Karena dianggap curi start dan masyarakat akan antipati. Juga beberapa stiker di beberapa angkutan-angkutan umum terlihat juga ajakan-ajakan itu. Hal ini keliru, tidak cerdas dan fair,” tegas Moniaga. (timredaksi)
Edwin Moniaga SH. MH (foto ist)
Manado – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado, sejumlah kandidat yang saat ini ramai diberitakan akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Manado periode 2015-2020, mulai menyatakan kesiapannya.
Terkait hal itu, Edwin Moniaga, Akademisi Unsrat ini mengingatkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk tidak terlibat politik praktis.
“Dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS diingatkan agar tidak terlibat politik. Karena pada peraturan tersebut sangat jelas PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS juga dilarang berkampanye dan mengajak orang lain untuk mendukung calon tertentu,” ujar Moniaga, dosen Fakultas Hukum Unsrat ini.
Kepada BeritaManado.com, melalui pesan media sosial FaceBook yang dikirimkan ke wartawan, Moniaga mengkritisi salah satu sikap PNS Kota Manado yang dengan terbuka menyampaikan dipublik terkait pernyataan Wali Kota Manado yang bersedia untuk kembali maju dalam pencalonan mendatang, jika diperkenankan masyarakat.
“Seorang PNS harus paham betul akan tugas dan wewenangnya. Kalau hanya untuk mensosialisasikan tentang program pemerintah, itu merupakan tindakan yang wajar. Tapi, jika pernyataan tersebut bernuansa politik, harusnya PNS itu tidak boleh meneruskannya ke publik karena sudah menunjukkan sikap tidak netral,” kata Moniaga, tanpa menyebutkan oknum PNS yang dimaksud.
Lebih lanjut dikatakan Moniaga, untuk pernyataan ajakan menarik dukungan untuk Pilkada, memiliki tahapan yang akan diatur oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada yang diamanat undang-undang.
Hal ini keliru, tidak cerdas dan fair – Edwin Moniaga, akademisi Unsrat Manado
“Ajakan meminta dukungan itu ada tahapannya nanti di Pilkada oleh jurkam (juru kampanye) yang ditunjuk dan mendapat persetujuan KPU. Ajakan yang disampaikan oleh Wali Kota yang diteruskan oknum PNS itu justru akan merugikan GSVL (Wali Kota Manado saat ini). Karena dianggap curi start dan masyarakat akan antipati. Juga beberapa stiker di beberapa angkutan-angkutan umum terlihat juga ajakan-ajakan itu. Hal ini keliru, tidak cerdas dan fair,” tegas Moniaga. (timredaksi)