Muhajir La Djanudin Dilantik Ketua PC PMII Manado

Penulis: amas | 25/04/2012.

Manado – Pada hari senin (23/4) telah dilaksanankan Pelantikan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado, pelantikan pengurus yang dirangkaikan dengan Seminar Kelautan itu mengusung tema ”Menjaga Kedaulatan Laut Nusantara”, dan sub tema: membaca visi RUU provinsi kepulauan.

Prosesi pelantikan dan seminar ini dilaksanakan di Sekretaria DPD RI Sulawesi Utara. Para peserta yang diundang Abdullah Ali dan Luhamul Amani dari PB PMII, Ir. Suwarno Tuiyo (Ikatan Keluarga Alumni PMII Sulut), Drs. H. Ulyas Taha, Msi (Kepala Kantor KemenAg Manado), Karyanto Martham (Anggota KPU Sulut), BEM se sulut, OKP dan Keder/anggota PMII Mando.

”Kali ini proses pelantikan dirangkaikan dengan seminar kelautan, para peserta dan undangan yang dihadirkan yakni dari PB PMII, senior atau alumni PMII, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemahasiswaan, LSM, dan para akademisi,” terang Guroahe selaku ketua panitian.

Muhajir La Djanudin Ketua Umum PC PMII manado mengatakan, dalam sambutannya mengulas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, tantangan yang dihadapi PMII saat ini, dan khususnya kondisi Kota Manado yang menurutnya perlu dicarikan jalan keluarnya.

“semangat gerakan yang diemban PMII berumur ribuan tahun yaitu sublimasi Spririt keislaman dan spirit kenuasantaraan, lebih tua dari umur PMII itu sendiri. Spirit kenuasantaraan menjadikan PMII tidak untuk mengulangi kejayaan nusantara berabad-abad silam tetapi untuk menjahui jebakan-jebakan yang menjadikan peradaban-peradaban yang pernah ada dinusantara hancur. Begitu pun dengan konteks kebangsaan dan loklitas Manado yang dihadang berbagai tantangan, kiranya ini harus dicarikan solusinya,” papar mahasiswa Unsrat in.

Tambahnya lagi PMII Manado menyambut baik upaya DPD RI dan Gubernur Sulut menggagas RUU Provinsi Kepulauan tetapi hendaknya para penggagas tidak terjebak pada polemik vested interest yang mengakibatkan perjalanan bangsa menuju integrasi menjadi terhambat.

”Kami berharap spirit stakeholder yang memperjuangkan agar ditetapkannya RUU Provinsi Kepulauan tidak terjebak pada pembagian DAK dan DAU. Lebih dari itu upaya membangun paradigma kemaritiman jauh lebih penting, indonesia bukanlah negara kepulauan, tetapi indonesia adalah negara laut yang di taburi pulau,” ungkap Muhajir.

Dalam seminar terbuka itu, terlihat dihadirkannya DR. Ridwan Lasabuda dan DR. Kamajaya Alkatuuk. Kedua narasumber ini menyindir orinetasi ditetapkannya RUU Provinsi Kepulauan. “Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan hanyalah upaya pembagian kue anggaran pemerintah yang belum tentu berdampak pada kepentingan rakyat,” tandas kedua narasumber tersebut. (Am)

No tags for this post.