Saya hanyalah pengamat dari jauh soal lambang daerah Minahasa Tenggara. Kalau lambang itu ditentang oleh masyarakat (walaupun mungkin hanya sedikit), maka Pemda harus mendengarkan suara-suara itu jangan sampai nanti menjadi bom yang dapat meledak dan membawa perpecahan yang nantinya masyarakat yang banyak akan terluka.
Pemda harus mengayomi dan melindungi masyarakat, serta melayani masyarakat, bukan menjadi penguasa yang semena-mena atau diktator dan meminta dilayani oleh masyarakat.
Kalau Pemda itu melanggar hak-hak masyarakat, maka Pemda itu harus diberikan sangsi, karena ada Pemerintah dan undang-undang yang lebih tinggi lagi. Kalau Bupati Mitra tetap berkeras hati, maka beliau bukanlah pemimpin yang bijaksana, masyarakat dapat memberikan masukan ke Pemerintah yang lebih tinggi (Gubernur SULUT, Mendagri, Presiden) supaya Bupati digantikan.

SULUT itu terkenal dengan masyarakatnya yang berpikir dengan logika yang tinggi dan menjunjung demokrasi, juga cinta damai. Maju terus.