Dolfie Maringka (bersepeda), saat pendaftaran di PDIP beberapa saat lalu.
Manado – Perseteruaan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) dengan Rakyat Minahasa terkait pergantian lambang burung manguni dengan burung merpati kian memanas. Selain sejumlah aksi demonstrasi menolak pergantian lambang, serta kecaman terhadap Bupati yang dianggap telah melecehkan rakyat Minahasa.
Kali ini Telly Tjanggulung (T2) Bupati Mitra didesak untuk mundur dari jabatannya. Hal ini ditegaskan oleh Dolvie Maringka Tonaas Minahasa akhir pekan lalu. “Kami minta T2 untuk mundur dari jabatan, karena telah arogan dan diduga menghina rakyat Minahasa,” tegasnya dengan nada keras.
Ketika ditanya seandainya T2 tak mau mundur, Maringka mengancam akan melakukan demonstrasi terus-menerus tanpa henti hingga T2 dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, lebih lanjut dirinya membeber sesegera mungkin ia bersama rekannya yang lain akan menghadap Menteri Dalam Negeri untuk mengadukan sikap T2 yang dinilai telah mengancam disintegrasi di bumi nyiur melambai.
Menjawab pertanyaan kenapa T2 mesti mundur, Maringka menguraikan sikap T2 telah mengancam perpecahan di tengah-tengah rakyat Minahasa. “Burung manguni itu setara dengan burung garuda di mata rakyat minahasa, oleh karenanya ketika lambang burung manguni digantikan dengan lambang yang lain. Hal tersebut menyulut disintegrasi , satu-satunya cara guna menghindari perpecahan tersebut maka T2 perlu digantikan oleh pemimpin yang lebih bijaksana untuk memulihkan Mitra dari
perseteruan tersebut,” tandasnya. (IS)
Berita Terkait
Beritamanado menerima komentar atas setiap artikel yang ditayangkan. Setiap komentar yang dikirimkan melalui form dibawah ini menjadi tanggung jawab pengirim. Beritamanado memiliki hak untuk tidak menampilkan komentar yang bertentangan dengan perundang-undangan, dianggap tidak etis, fitnah, atau SARA.
Yth. Pembaca Berita Manado
Saya hanyalah pengamat dari jauh soal lambang daerah Minahasa Tenggara. Kalau lambang itu ditentang oleh masyarakat (walaupun mungkin hanya sedikit), maka Pemda harus mendengarkan suara-suara itu jangan sampai nanti menjadi bom yang dapat meledak dan membawa perpecahan yang nantinya masyarakat yang banyak akan terluka.
Pemda harus mengayomi dan melindungi masyarakat, serta melayani masyarakat, bukan menjadi penguasa yang semena-mena atau diktator dan meminta dilayani oleh masyarakat.
Kalau Pemda itu melanggar hak-hak masyarakat, maka Pemda itu harus diberikan sangsi, karena ada Pemerintah dan undang-undang yang lebih tinggi lagi. Kalau Bupati Mitra tetap berkeras hati, maka beliau bukanlah pemimpin yang bijaksana, masyarakat dapat memberikan masukan ke Pemerintah yang lebih tinggi (Gubernur SULUT, Mendagri, Presiden) supaya Bupati digantikan.
SULUT itu terkenal dengan masyarakatnya yang berpikir dengan logika yang tinggi dan menjunjung demokrasi, juga cinta damai. Maju terus.